Infoaceh.net, Banda Aceh — Anggota Komisi III DPR RI M Nasir Djamil mendukung wacana perlunya Hakim Ad Hoc Jinayah di Aceh seperti yang diusulkan oleh Dr Taqwaddin Husin, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
“Saya sepakat dengan wacana Dr Taqwaddin terkait perlunya Hakim Ad Hoc Jinayah di Aceh,” ungkap M Nasir Djamil, yang disampaikan dalam acara ngopi bersama beberapa Hakim Tinggi Mahkamah Syariah dan beberapa Hakim Tinggi Pengadilan Aceh di Zakir Kopi Banda Aceh, Jum’at, 12 Juli 2024.
Jika memang faktanya secara kuantitas banyak Mahkamah Syariah kekurangan hakim. Juga secara kualitas diperlukan hakim khusus untuk mengadili perkara-perkara jinayah, saya sepakat perlu adanya Hakim Ad Hoc Jinayah, yang khusus menangani perkara-perkara jinayah di Aceh.
Apalagi jika wacana ini didukung dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (UUPA). Silakan dipikirkan secara matang dan diajukan kajian akademis dan job analisis oleh Mahkamah Syariyah Aceh terkait kebutuhan Hakim Ad Hoc Jinayah. Nanti akan saya bicarakan dengan teman-teman di Senayan,” ujar Nasir Djamil yang sedang reses ke Aceh.
Taqwaddin menyatakan, benar ada ketentuan dalam Pasal 135 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menentukan bahwa dalam hal adanya perkara tertentu yang memerlukan keahlian khusus, Ketua Mahkamah Agung dapat mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc pada Mahkamah Syar’iyah kepada Presiden.
“Menurut saya, ketentuan ini dapat digunakan sebagai payung hukum oleh mahkamah Syariyah dan Mahkamah Agung untuk melakukan upaya rekrutmen Hakim Ad Hoc Jinayah yang berintegritas dan berkualitas,” ujar Taqwaddin.
Beberapa Hakim Tinggi Mahkamah Syariah Aceh saat ngopi bersama Nasir Djamil membeberkan fakta masih minimnya jumlah Hakim Mahkamah Syariah di kabupaten/kota di seluruh Aceh, sedangkan perkara-perkara jinayah semakin meningkat. Sehingga adanya ketidakseimbangan antara jumlah perkara dengan jumlah hakim.
Misalnya di Mahkamah Syar’iyah Sabang dan Sinabang, masing-masingnya hingga hari ini hanya ada 2 orang hakim.
“Maka karena itu, kami mendukung sekali dengan wacana perlunya Hakim Ad Hoc Jinayah di Aceh, yang dengan demikian akan menambah tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari sisi kualitas pengetahuan tentang jinayah,” ujar Dr Munir, Hakim Tinggi MS Aceh yang juga Alumni UIN Ar-Raniry dan USK Banda Aceh. (RED)
