INFOACEH.NET, BANDA ACEH — Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah mengungkapkan beberapa tantangan utama dalam pembangunan Aceh saat ini
Seperti penurunan Pendapatan Aceh yang dipengaruhi oleh pengurangan penerimaan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Provinsi Aceh hanya akan menerima dana Otsus sebesar Rp 3,3 triliun pada 2024. Besaran itu setara dengan 1 persen dari jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional tahun depan.
Jika mengacu pada penerimaan dana Otsus Aceh tahun 2023 sebesar Rp 3,9 triliun, maka penerimaan dana Otsus Aceh tahun 2024 berkurang Rp 600 miliar.
Namun, kata Pj Gubernur Bustami, Pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan ini, termasuk melalui pengelolaan sumber daya alam, pengembangan sektor pariwisata, pertanian, dan perkebunan, serta optimalisasi pajak dan retribusi daerah.
Penjelasan itu disampaikan Bustami Hamzah saat memberikan tanggapan resmi terhadap pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengenai Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2023 dalam sidang paripurna yang digelar Senin sore, 15 Juli 2024.
Dalam pidatonya, Pj Gubernur Aceh menjelaskan berbagai tantangan dan prestasi yang berhasil diraih selama tahun anggaran 2023. Ia mengawali dengan mengucapkan terima kasih kepada Badan Anggaran DPRA atas masukan yang diberikan pada paripurna sebelumnya yang berlangsung pagi hari, yang dinilai sangat berharga bagi pembangunan Aceh.
Pj Gubernur menekankan pentingnya masukan tersebut sebagai panduan untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Aceh.
Dalam aspek prestasi, Pj Gubernur memaparkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh yang mencapai 74,70 pada tahun 2023, naik 0,59 poin dari tahun sebelumnya.
Peningkatan ini didukung sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Gubernur juga menekankan komitmen pemerintah dalam upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran melalui program-program prioritas di kabupaten/kota.
“Pemerintah Aceh dalam mengalokasikan anggaran berkomitmen untuk lebih fokus pada penurunan kemiskinan dan pengangguran di Aceh, terhadap Kabupaten Kota kami mendorong pengunaan dana Otsus Kabupaten/Kota untuk lebih memprioritaskan pada program dan kegiatan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran,” ujar Pj Gubernur.
Lebih lanjut, Pj Gubernur juga menjelaskan langkah-langkah kongkrit yang diambil untuk memperbaiki kinerja ekspor dan menarik investasi.
Pemerintah Aceh telah menyusun “Blueprint Investasi Aceh” dan berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk memfasilitasi dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) bagi kabupaten/kota. Pemerintah juga dikatakan terus berupaya meningkatkan disiplin alokasi belanja, transparansi pengelolaan pajak dan retribusi, serta penegakan hukum terkait pajak.
Pj Gubernur juga menyoroti beberapa rekomendasi dan catatan penting dari Badan Anggaran DPRA yang akan segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh. Selain itu, Pj Gubernur menyampaikan komitmen Pemerintah Aceh untuk terus bekerja sama dengan DPR Aceh dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. (HASRUL)
