INFOACEH.NET, BANDA ACEH — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh terus memperkuat upaya mempercepat sertifikasi tanah wakaf di Aceh.
Inisiatif ini diambil guna mencegah terjadinya sengketa, tindakan melawan hukum, dan penyalahgunaan tanah wakaf.
Sebagai bagian dari kolaborasi ini, Kejati Aceh dan Kanwil BPN Aceh menggelar program penyuluhan dan penerangan hukum bagi masyarakat melalui acara “Jaksa Menyapa” dengan tema “Kolaborasi Kejaksaan Tinggi Aceh dan BPN Aceh dalam rangka percepatan pensertifikatan tanah wakaf di Aceh”, yang disiarkan langsung radio swasta di Banda Aceh, Selasa, 13 Agustus 2024.
Dalam kesempatan tersebut, tim penyuluh hukum yang dipimpin Plh. Kasi Penkum Kejati Aceh Ali Rasab Lubis, menghadirkan dua narasumber utama yakni Mohamad Fahmi SH MH, Kasi Pertimbangan Hukum di Bidang Datun Kejati Aceh dan Surya Bakti, Fungsional Madya Kanwil BPN Aceh.
Mohamad Fahmi menjelaskan wakaf merupakan tindakan hukum dimana seorang wakif memisahkan atau menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariat.
“Dengan adanya MoU antara Kejati Aceh dan BPN Kanwil Aceh, kita berupaya agar tanah wakaf di Aceh dapat terjamin secara hukum,” ungkap Fahmi.
Menurutnya, payung hukum utama untuk wakaf di Indonesia adalah Undang-undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur secara rinci definisi, proses, dan regulasi terkait wakaf.
Selain itu, terdapat juga petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag melalui Surat Keputusan Nomor 564 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Wakaf.
Lebih lanjut, Fahmi menjelaskan, wakaf bisa dilakukan oleh tiga kategori perorangan, organisasi, dan badan hukum.
Setiap wakif harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar wakafnya sah, termasuk adanya wakif (pihak yang mewakafkan), nazir (penerima dan pengelola wakaf) dan harta benda yang jelas.
Wakaf juga harus disertai ikrar wakaf, yaitu pernyataan kehendak dari wakif yang diucapkan secara lisan atau tertulis kepada nazir, yang menyatakan tujuan dan penggunaan harta yang diwakafkan.
Selain itu, harus ditentukan pula jangka waktu wakaf, apakah selamanya atau untuk jangka waktu tertentu.
Karena itu untuk memastikan keabsahan tanah wakaf, langkah-langkah pengamanan terus dilakukan, termasuk pembuatan pernyataan resmi oleh wakif yang menyatakan niat mewakafkan tanahnya, diperlukan dua saksi yang tidak memiliki hubungan dengan wakif, yang bisa memastikan kepemilikan tanah tersebut.
Pernyataan resmi ini didukung bukti kepemilikan seperti sertifikat atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bertujuan mencegah potensi masalah hukum di masa mendatang.
Sementara Surya Bakti menjelaskan penerbitan sertifikat tanah wakaf merupakan langkah penting memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf.
“Tanpa sertifikat, wakaf tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat,” ujar Surya.
Ia menekankan sertifikat wakaf adalah produk akhir dari proses sertifikasi yang menjadi tanggung jawab BPN, dan sangat penting untuk melindungi hak-hak atas tanah wakaf di Aceh.
Surya menambahkan pada tahun 2024, terdapat 18.995 bidang tanah wakaf yang sudah terdaftar di Aceh dengan 12.547 bidang di antaranya telah bersertifikat.
Namun, masih ada 6.468 bidang tanah wakaf yang belum bersertifikat dan menjadi fokus utama untuk segera diproses.
Sejak penandatanganan MoU pada tahun 2012, hingga kini telah diterbitkan 2.036 sertifikat tanah wakaf.
”Pada tahun 2024, target sertifikasi yang ditetapkan adalah 1.150 sertifikat, dengan 738 sertifikat yang sudah diselesaikan hingga hari ini, di mana 484 telah rampung pendaftarannya, dan 126 telah diserahkan kepada pihak penerima,” jelasnya.
Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang mendengarkan melalui radio, terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait berbagai persoalan wakaf.
Pertanyaan-pertanyaan ini mencerminkan tingginya minat dan kepedulian masyarakat terhadap isu sertifikasi tanah wakaf.
Narasumber menanggapi setiap pertanyaan dengan baik dan komprehensif, memberikan penjelasan yang mendalam dan solutif, sehingga semakin memperkaya pemahaman pendengar mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf.
