INFOACEH.NET, JAKARTA — DPR RI menunda paripurna pengesahan Revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada atau RUU Pilkada karena pimpinan DPR belum mendapat kuorum kesepakatan.
“Oleh karena itu kita akan menjadwalkan kembali Rapat Bamus untuk paripurna karena kuorum tidak terpenuhi,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Kamis (22/8/2024).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat paripurna untuk mengesahkan revisi UU Pilkada ditunda karena banyak anggota DPR yang sedang tidak berada di Jakarta.
Dasco menyebut para legislator yang tidak hadir pada rapat paripurna itu tengah berada di luar kota untuk melakukan kunjungan kerja.
“Saya dapat informasi bahwa ketidakhadiran ini karena lagi banyaknya kunjungan komisi-komisi ke luar kota kunjungan kerja,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8).
“Sehingga kemudian tingkat kehadirannya jadi rendah,” sambungnya.
Di sisi lain, Dasco menegaskan tak ada surat edaran yang dikeluarkan masing-masing fraksi agar para anggota DPR mengikuti paripurna itu.
Ia menyebut rapat paripurna bersifat wajib untuk diikuti seluruh anggota DPR RI meski tanpa ada surat edaran permintaan hadir.
“Rapat paripurna itu kan kewajiban daripada anggota dewan jadi seharusnya tidak ada surat imbauan atau apapun untuk hadir ya harusnya kan hadir,” jelas dia.
Baleg sebelumnya bersepakat RUU Pilkada dibawa ke paripurna hari ini. RUU itu disetujui delapan dari sembilan fraksi di DPR. Hanya PDIP yang menolak.
Pembahasan RUU Pilkada dilakukan dalam waktu kurang dari tujuh jam. Revisi UU Pilkada juga dilakukan sehari usai MK mengubah syarat pencalonan pilkada melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024.
Namun, DPR tak mengakomodasi keseluruhan putusan itu.
Pengesahan ini juga dilakukan di tengah gelombang protes besar dari rakyat Indonesia. Demo besar di sejumlah kota serempak digelar hari ini.
Aparat kepolisian telah berjaga di depan kompleks parlemen di Jakarta. Demo besar yang terpusat di DPR ini mengusung agenda menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR RI, Jakarta.
Demo ini bagian dari gerakan ‘peringatan darurat Indonesia’ yang viral di media sosial setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan MK.
DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menjadi Undang-undang.
