INFOACEH.NET, JAKARTA — Hari ini menjadi momen bersejarah bagi Dr Muhammad Nasir Djamil SAg MSi yang resmi dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk periode kelimanya, di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Selasa (1/10/2024).
Politisi senior PKS ini terpilih kembali sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.
Nasir Djamil mendapat kepercayaan pemilih dan kembali diberi amanah oleh masyarakat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh II meliputi 8 Kabupaten/Kota yakni Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Tamiang, Bener Meriah dan Aceh Tengah.
Kali ini, secara fenomenal Nasir Djamil kembali lolos ke Senayan dan meraih kursi untuk periode yang kelima.
Nasir Djamil telah menduduki kursi DPR RI sejak tahun 2004 atau 20 tahun lalu hingga sekarang atau lima periode berturut-turut.
Periode pertama yakni 2004-2009, periode kedua 2009-2014, periode ketiga 2014-2019 dan periode keempat 2019-2024.
Kini di Pemilu tahun 2024, kiprah Nasir Djamil terus berlanjut di gedung parlemen Senayan dengan meraih kursi periode kelima yakni 2024-2029.
Pada Pileg tahun ini, Nasir Djamil maju sebagai Caleg DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh II.
Untuk Dapil Aceh II terdapat enam kursi DPR RI yang diraih Golkar 2 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 1 kursi, Nasdem 1 kursi, Gerindra 1 kursi dan PKS 1 kursi.
Di Dapil Aceh II, perolehan suara PKS mendapatkan 104.140 suara. Sedangkan yang meraih suara terbanyak dan terpilih adalah caleg incumbent yakni M Nasir Djamil dengan perolehan suara badan sebanyak 59.552 suara.
Dengan demikian, Nasir Djamil mengunci kursi terakhir atau kursi keenam DPR RI dari Dapil Aceh II setelah mendapatkan kepercayaan dari konstituen Aceh untuk kembali duduk di Senayan membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Tanah Rencong.
“Alhamdulillah, masyarakat Aceh mempercayakan aspirasinya kepada saya untuk diperjuangkan di DPR RI Senayan. Semoga amanah ini bisa terjaga,” ujar Nasir Djamil.
Nasir Djamil sendiri dicalonkan kembali oleh partainya PKS untuk maju di daerah pemilihan Aceh II. Karena sejak 2004–2009, 2009–2014, 2014–2019 ia ditempatkan di Dapil I Aceh.
“Tahun 2019 saya ditempatkan di Dapil II, alhamdulillah mendapatkan kursi dan sekarang 2024 ditempatkan lagi di Dapil Aceh II di tengah persaingan yang tidak ringan, dan alhamdulillah dapat kursi juga pada Pemilu tahun ini,” kata Nasir Djamil.
M Nasir Djamil saat ini duduk sebagai Anggota Komisi III DPR RI yang mengurusi masalah Hukum, HAM dan Keamanan.
Politisi senior Aceh kelahiran Medan, 22 Januari 1971 ini sudah teruji dan memiliki rekam jejak yang panjang di dunia politik. Ia sudah terjun sebagai anggota legislatif di DPRD Nanggroe Aceh Darussalam pada periode 1999-2004.
Ia bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan lolos melaju ke Senayan pada 2004 lalu hingga saat ini.
Tidak banyak yang tahu sebelum terjun sebagai politisi, Nasir Djamil lebih dulu bekerja selama tiga tahun sebagai jurnalis di Harian Serambi Indonesia.
Sementara, di masa remajanya yang dihabiskan di Aceh, Nasir sempat menjadi vokalis grup band beraliran slow rock yang diberi nama Nyetanus (Nyentrik Tapi Minus). Bahkan, ketika masih SMA, ia sempat manggung di beberapa acara.
Sebelum melaju ke Senayan, Nasir merintis karier politiknya di kampung halamannya, Aceh. Keinginan terjun ke politik praktis didorong dari kepeduliannya terhadap masalah yang bergolak di Aceh.
Maka, pada tahun 1999 ia resmi menduduki kursi di tingkat legislatif yakni di DPRD Aceh.
Saat masih menjadi anggota DPRD, Nasir sempat dijuluki politisi patriotis.Hal itu lantaran ia menjadi satu-satunya perwakilan fraksi di PKS yang menolak uang pesangon senilai Rp 75 juta saat meninggalkan kursi DPRD.
Ia juga menjadi satu-satunya anggota dewan yang berani menolak Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Gubernur NAD, Abdullah Puteh karena terlibat kasus korupsi.
Saat ini, sebagai Anggota Komisi III DPR RI yang membidangi masalah hukum, keamanan dan hak asasi manusia (HAM) Nasir Djamil, selalu tampil di depan untuk membantu masyarakat dalam rangka mendapatkan keadilan sebagai bagian melakukan advokasi terkait dengan aspirasi masyarakat yang ada di daerah.
Alumni Fakultas Dakwah Institut Agama Islam (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh ini mengemukakan, selain mengawasi kebijakan pemerintah, membuat undang-undang, dan melakukan budgeting, ada satu lagi fungsi DPR yang tidak diatur dalam undang-undang, meskipun secara eksplisit disebutkan, tapi tidak dicantumkan, misalnya advokasi.
“Tentu saja sebagai bagian dari Komisi III yang membidangi hukum, keamanan dan HAM, saya berusaha untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan keadilan. Ini bukan mengintervensi penegakan hukum, tapi mengingatkan aparat penegak hukum dalam proses, baik itu penyelidikan maupun penyidikan,” ujar Anggota Fraksi PKS ini.
Karenanya, peraih magister ilmu politik Universitas Nasional, Jakarta, ini kerap tampil mendampingi rakyat yang karena satu dan lain hal harus tersudut dalam kasus-kasus yang melibatkan pihak berkuasa, khususnya dalam penegakan hukum.
Setelah terpilih kembali di Pemilu 2024, Nasir Djamil akan melanjutkan kembali apa yang telah dilakukannya sejak 20 tahun lalu
“Tentu saja Aceh sebagai daerah khusus dan istimewa. Hari ini memang masih ada kendala implementasi otonomi khusus di Aceh yang belum tuntas. Jadi, ini tantangan. Bukan hanya saya, tapi juga anggota DPR RI asal Aceh lainnya yang terpilih pada 2024. Sebab undang-undang otonomi khusus itu bukan undang-undang biasa, tapi berlaku khusus di luar kebiasaan,” ungkap Nasir Djamil yang juga Ketua Forum Bersama (Forbes) DPR RI dan DPD RI asal Aceh periode 2019-2024.
