INFOACEH.NET. BANDA ACEH –Pengadaan Smart Board (papan tulis digital interaktif) senilai Rp 41,5 miliar untuk keperluan 166 sekolah di Aceh dalam APBA Perubahan 2024 yang pelaksanaannya melalui E-Purchasing atau lebih dikenal secara E-Katalog mendapat sorotan tajam.
Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI) Nasruddin Bahar dalam pernyataannya, Sabtu (5/10/2024) mengkritisi tajam pengadaan Smart Board tersebut.
Ia mengatakan, hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber yang terpercaya anggaran Rp 41,5 miliar diambil dari anggaran Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yaitu anggaran untuk bantuan bibit ikan kakap dan pakan runcah untuk kelompok masyarakat korban konflik.
Kegiatan bantuan untuk masyarakat korban konflik itu dibatalkan selanjutnya anggarannya dipindahkan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh sehingga muncul kegiatan Pengadaan Smart Board yang nilainya sangat fantastis.
“Pengadaan Smart Board secara mendadak muncul yang dialokasikan pada APBA-P menimbulkan kecurigaan publik, ujuk-ujuk pengadaan yang nilainya puluhan miliar tanpa pembahasan yang matang,” ungkap Nasruddin Bahar.
Menurutnya, pengadaan Smart Board dinilai belum mendesak karena masih banyak kebutuhan lain yang sangat dibutuhkan di sekolah, misalnya pengadaan komputer masih banyak sekolah di daerah-daerah terpencil dan pedalaman membutuhkan laboratorium komputer dan prasarana pendukung pendidikan lainnya.
“Pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan tidak memenuhi syarat dianggarkan dari Pokir Dewan karena dana pendidikan sudah dianggarkan khusus. Tanpa diusulkan dari Pokir Dewan sekalipun Program Pendidikan tetap berjalan sesuai dengan Perintah Undang-undang 20% anggaran wajib dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan,” terangnya.
TTI mendesak Pj Gubernur Aceh melalui Bappeda untuk melakukan supervisi dan peninjauan kembali terutama kegiatan Pokir Dewan pada Dinas Pendidikan Aceh untuk ditiadakan dan dialihkan kepada kegiatan yang lain yang betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas misalnya kegiatan pada dinas yang mempunyai efek langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti Dinas Pertanian Perkebunan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PUPR, Perkim, Dinsos, Dinas Pengairan.
“Dinas Pendidikan Aceh dan Dinas Pendidikan Dayah yang selama ini banyak dana Pokir Dewan sudah seharusnya dipindahkan ke dinas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Dinas Pendidikan Dayah misalnya untuk program pembangunan dayah dan pesantren langsung dikelola oleh dinas bukan menunggu Pokir Dewan seperti selama ini terjadi hampir 90% kegiatan di Dinas Pendidikan Dayah itu punya Pokir Dewan,” pungkasnya.
