Infoaceh.net, Banda Aceh – Dikarenakan Pengadu telah mencabut aduannya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk tidak melanjutkan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh.
Dengan demikian, DKPP menutup penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 189-PKE-DKPP/VIII/2024.
Hal ini disampaikan dalam sidang pemeriksaan terhadap perkara tersebut yang dilaksanakan, pada Rabu (16/10/2024).
Ketua Majelis sidang I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, penutupan ini dilakukan karena perkara Nomor 189-PKE-DKPP/VIII/2024 telah dicabut aduannya oleh Pengadu melalui surat tertanggal 18 September 2024.
“Menindaklanjuti surat ini, pimpinan DKPP telah melakukan pleno dan pleno memutuskan bahwa pencabutan perkara Nomor 189-PKE-DKPP/VIII/2024 itu tidak dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan,” kata Ketua Majelis.
Untuk diketahui, perkara ini diadukan oleh Khalid Al Makmum. Dalam formulir aduan, ia mengadukan Ketua dan Anggota KIP Kota Banda Aceh, yaitu Yusri Razali (Ketua), Muhammad Zar, Rachmat Hidayat, dan Saiful Haris yang secara berurutan berstatus sebagai Teradu I sampai Teradu IV.
Keempat Teradu diperiksa terkait dugaan penggelembungan suara dalam proses rekapitulasi penghitungan suara DPR RI.
Teradu I didalilkan Pengadu telah memerintahkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada sejumlah Kecamatan untuk menggelembungkan suara salah satu Calon Anggota DPR dari Partai tertentu.
Sedangkan Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV didalilkan Pengadu telah mengetahui dan membantu dugaan penggelembungan suara tersebut.
“Penyebab awal saya adukan Ketua dan Anggota KIP Kota Banda Aceh karena saya kecewa tidak lulus dalam seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banda Raya untuk Pilkada 2024. Pengadu dengan kesadaran tinggi dan tanpa intervensi dari siapa pun, memutuskan mencabut dan/atau laporan a quo,” demikian yang tertulis dalam surat pencabutan aduan yang disampaikan Khalid Al Makmum kepada DKPP.
Sebagai informasi, keputusan DKPP untuk tidak melanjutkan penanganan aduan ini disampaikan dalam sidang yang diadakan secara hibrida dengan Ketua Majelis berada di Jakarta serta Anggota Majelis dan para pihak berada di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, di Kota Banda Aceh.
Ketua Majelis dalam sidang ini adalah I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Sedangkan posisi Anggota Majelis diisi dua orang Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Aceh, yaitu Tharmizi (unsur masyarakat) dan Yusriadi (unsur Panwaslih/Bawaslu).
Sementara KIP Banda Aceh sebagai Teradu hadir semua yaitu Yusri Razali (Ketua) dan tiga Komisioner yakni Muhammad Zar, Rachmat Hidayat, dan Saiful Haris.
