INFOACEH.NET, BANDA ACEH — Praperadilan yang dilayangkan paralegal pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA (Pemohon) terhadap Kapolri yang diturunkan ke Kapolda Aceh, dan dispesifikkan lagi ke Dirreskrimsus Polda Aceh (Termohon) ditolak oleh hakim.
Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, Selasa, 22 Oktober 2024.
Objek Praperadilan yang diajukan ini adalah sah atau tidaknya penghentian penyidikan dalam dugaan korupsi pada anggaran pengadaan wastafel bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Refocusing Covid-19 dengan nilai kontrak Rp 43.742.310.655, yang dianggarkan melalui Dinas Pendidikan Aceh tahun 2020.
“Menerima eksepsi Termohon tentang permohonan Praperadilan Pemohon obscuur libel kategori error in object. Kemudian menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), serta membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil,” begitu bunyi salinan putusan tersebut.
Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Pol Winardy, selaku Termohon menyampaikan, Praperadilan yang dilayangkan paralegal pada YARA tersebut terkait salah satu perkara dugaan korupsi yang ditangani penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh.
Menurutnya, kasus yang ditangani tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang dan aturan yang berlaku, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka.
Semua itu sudah melalui proses hukum yang matang dan panjang.
“Penanganan perkara yang di-praperadilan-kan itu sudah ditangani sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku. Nyatanya, hal itu ditolak oleh hakim,” jelas Kombes Pol Winardy, dalam keterangannya, Kamis, 24 Oktober 2024.
Di sisi lain, Winardy juga menegaskan komitmennya terus mendengarkan masukan dan kritik konstruktif dari masyarakat demi meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum.
Dukungan tersebut akan menjadi fondasi penting bagi pihaknya dalam memperbaiki kinerja, meningkatkan profesionalisme, dan mewujudkan keadilan bagi semua pihak.
“Dukungan masyarakat menjadi elemen penting dalam berbagai aspek penegakan hukum. Kami percaya bahwa kemitraan yang solid antara kepolisian dan masyarakat akan memperkuat upaya pencegahan kejahatan dan penanganan kasus-kasus hukum secara lebih efektif,” pungkas Abituren Akabri 1998 itu.
Diberitakan sebelumnya, Mitra Ate Fulawan dan Sabrina, mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Polda Aceh ke Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh.
Dalam Praperadilan ini, Mitra dan Sabrina diwakili kuasa hukumnya Boying Hasibuan SH, Febby Dewiyan Yayan SH, Nisa Aulia Fitri SH, Tommy Sahhendra SH, Reza Rivardi SH dan Putra Yulaisa SH.
PN Banda Aceh dalam Praperadilan ini diminta agar membatalkan penghentian perkara yang dilakukan secara diam-diam oleh Penyidik Polda Aceh terhadap beberapa orang yang disebut terlibat.
Dalam perkara dugaan korupsi pada pengadaan wastafel pada Dinas Pendidikan tersebut, Polda Aceh telah menetapkan tiga orang tersangka dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh. Salah satu tersangka Rachmat Fitri, mantan Kadis Pendidikan Aceh.
Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh tim advokasi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), ditemui beberapa nama lainnya yang diduga ikut terlibat dalam perkara tersebut.
Namun, tidak masuk dalam daftar tersangka, adapun nama tersebut di antaranya, Nova Iriansyah, Taqwallah, Bustami Hamzah, Teuku Nara Setia, Kausar, Hendra Budian, Zulfikar alias Om Zul, dan diduga terhadap nama tersebut telah dilakukan penghentian penyidikan secara diam-diam oleh penyidik Polda Aceh.
Untuk itu, agar penegakan hukum dalam perkara ini terang dan berkeadilan, tim Advokasi YARA kemudian mengajukan permohonan Praperadilan ke PN Banda Aceh untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pengungkapan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara miliaran rupiah pada Dinas Pendidikan Aceh.
“Hasil investigasi kami dalam pengungkapan dugaan korupsi pengadaan wastafel pada Dinas Pendidikan Aceh ini, bukan hanya tiga orang seperti yang telah ditetapkan tersangka oleh Polda Aceh. Namun, ada beberapa nama lainnya seperti Nova Iriansyah,Taqwallah, Bustami Hamzah, Teuku Nara Setia, Kausar, Hendra Budian, Zulfikar alias Om Zul yang diduga ikut terlibat. Dan itu, telah kami sampaikan dalam surat permohonan pada hari ini yang didaftarkan ke PN Banda Aceh dengan Praperadilan.Kita ingin agar penegakan dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara professional dan berkeadilan, jangan ada istilah tebang pilih. Tapi, siapapun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukumnya,” tegas Boying.
Praperadilan ini meminta pada Ketua Pengadilan (PN) Banda Aceh, agar memerintahkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh selaku Termohon dalam Praperadilan ini untuk segera melanjutkan penyidikan dugaan korupsi pada anggaran pengadaan wastafel bersumber APBA refocusing Covid-19 dengan nilai kontrak Rp 43.742.310.655 yang dianggarkan melalui Dinas Pendidikan Aceh tahun 2020 terhadap Nova Iriansyah, Taqwallah, Bustami Hamzah, Teuku Nara Setia, Kausar, Hendra Budian, Zulfikar alias Om Zul.
