Infoaceh.net, Banda Aceh — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) diminta untuk segera mengevaluasi Pj Wali Kota Banda Aceh Ade Surya ST ME.
Evaluasi ini dinilai penting karena selama dilantik menjadi Pj Wali Kota Banda Aceh, Ade Surya,m tidak dapat menjawab permasalahan warga Kota Banda Aceh terutama dengan berkaitan kebutuhan dasar warga Banda Aceh.
“Pj Wali Kota Banda Aceh, Ade Surya, dalam amatan kami sebagai warga Banda Aceh tidak dapat menjawab permasalahan yang dihadapi warga Banda Aceh, sudah selayaknya Pemerintah Pusat atau dalam hal ini Menteri Dalam Negeri untuk segera melakukan evaluasi terhadap Ade Surya sebagai Pj Wali Kota Banda Aceh saat ini,” kata Kepala Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Banda Aceh, Yuni Eko Hariatna atau yang akrab dipanggil Haji Embong, Rabu (13/11/2024).
Menurutnya, kondisi Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh menjadi cerminan Provinsi Aceh yang melaksanakan berberapa Keistimewaan dan Kekhususan perlu menjadi kerja prioritas dari Pj Wali Kota Banda Aceh.
Dalam pengamatan YARA, Kota Banda Aceh banyak mendapatkan pengaduan masyarakat terkait kondisi kota yang semberaut dengan tidak tertatanya para pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh.
Permasalahan dasar kemacetan dan kebersihan lingkungan, banyak munculnya pasar dadakan di beberapa tempat di Banda Aceh yang juga dapat mengganggu kenyamanan warga Banda Aceh dan juga implemamtasi syariat Islam yang cenderung stagnan.
Padahal, lanjut Embong, Kota Banda Aceh sebagai pintu gerbang Provinsi Aceh perlu menampilkan brandingnya pelaksanaan syariat Islam yang menjadikan Aceh istimewa dari provinsi lain di Indonesia.
“Beberapa permasalahan yang sering kami dapat aduan dari warga Banda Aceh terkait dengan semakin semberautnya kota dengan tidak tertatanya para pedagang kaki lima yang berdampak pada kemacetan dan kebersihan lingkungan,” sebutnya.
Selain itu, adanya pasar dadakan di beberapa titik kota juga menimbulkan hal yang sama dan menganggu kenyamanan warga Banda Aceh, sebagai gerbang ibukota provinsi yang melaksanakan keistimewaan dan Kekhususan, Banda Aceh harus ditata dengan baik.
“Apalagi, syariat Islam sebagai filosofi hidup masyarakat Aceh perlu menjadi branding dakwah bagi orang yang datang ke Aceh dengan melaksanakan implematasinya secara serius diberbagai hal yang telah diatur dengan Qanun,” ujar Haji Embong dalam diskusi kecil di salah warkop Sanusi, salah satu warkop legendaris di Kota Banda Aceh.
Permasalahan rekrutmen tenaga kerja PPPK di RSUD Meuraxa yang juga mendapat sorotan tajam dari DPRK Banda Aceh terhadap kinerja Pj Wali Kota Banda Aceh terkait kebijakan pemerintahan yang dinilai lalai dan merugikan ratusan tenaga kontrak RSUD Meuraxa yang telah lama mengabdi.
Sebanyak 170 tenaga kontrak di rumah sakit tersebut tidak terdaftar dalam data basis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan alasan gaji mereka berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK), permasalahan ini sampai saat ini tidak terselesaikan dan dapat menganggu pelayanan di RSUD Meuraxa.
“Persoalan rekrutmen tenaga P3K di RSUD Meuraxa sebanyak 170 orang yang telah mengabdi tidak masuk dalam usulan P3K menimbulkan konflik dan dapat menganggu pelayanan di RSUD Meuraxa, ini juga menjadi perhatian serius dari DPRK karena gejolak yang ditimbulkan dari kebijakan Pemko tersebut,” tambah Haji Embong.
YARA Banda Aceh melihat, Ade Surya, tidak memiliki program kerja yang jelas selama menjadi Pj Wali Kota Banda Aceh.
Haji Embong berharap kepada Pemerintah Pusat menugaskan orang yang visioner untuk menjalankan roda pemerintahan Kota Banda Aceh, walaupun sebagai pejabat dengan waktu teratas.
Namun, terobosan dalam pelayanannya dapat dirasakan langsung oleh warga Banda Aceh kedepannya.
“Kami berharap Pemerintah Pusat, menugaskan orang yang menyatu dengan berbagai permasalahan di Kota Banda Aceh, visioner dalam menjawab tantangan yang dihadapi warga Banda Aceh, walaupun dengan masa kerja yang singkat dapat memberikan dampak yang luas dan dirasakan untuk kedepannya dengan berbagai kebijikaan visionernya,” tutup Haji Embong yang juga Kepala Perwakilan YARA Sabang.
