Infoaceh.net. BANDA ACEH — Rumah Keluarga Bersama (RKB) Aceh mengharapkan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI untuk memberikan dukungan bagi pengembangan pariwisata Aceh.
Hal ini diperlukan untuk meningkatkan pendapatan Aceh di bidang pariwisata dan membuka lapangan pekerjaan dan peluang-peluang ekonomi bagi masyarakat Aceh guna mengatasi pengangguran dan menekan angka kemiskinan.
“Potensi wisata Aceh sangat luar biasa, dan bahkan sudah dikenal dunia. Namun masih banyak fasilitas pendukung pariwisata di Aceh yang kurang memadai, hingga objek wisata Aceh tidak memiliki daya tarik bagi turis-turis kaya dari mancanegara,” kata Ketua RKB Aceh Aldin NL didampingi Sekretaris RKB Aceh Reza Gunawan, Jum’at (3/1/2025).
Aldin menjelaskan, turis-turis mancanegara yang datang ke Aceh selama ini bisa dikategorikan adalah turis menengah ke bawah.
Sedangkan turis-turis menengah ke atas atau yang memiliki ekonomi lebih, akan sulit berkunjung ke Aceh, karena tidak ada fasilitas-fasilitas pendukung wisata yang sesuai standar mereka.
“Hotel dan restoran yang ada di Aceh itu kelasnya untuk turis-turis biasa, tidak ada hotel atau restoran mewah untuk menjadi tarik pengusaha atau raja minyak arab untuk hadir, seperti layaknya fasilitas-fasilitas yang ada di daerah lain di Indonesia.
Belum lagi fasilitas-fasilitas MCK di objek-objek wisata di Aceh yang kondisinya sangat memperihatinkan,” ungkap Aldin.
Sabang, kata Aldin, yang merupakan wisata andalan Aceh untuk internasional, kondisinya dalam beberapa tahun terakhir seperti tidak ada perkembangan apapun, dalam hal penambahan fasilitas-fasilitas pendukung pariwisata.
“Pondok-pondok di Pulau Rubiah misalnya, itu hanya pondok-pondok kayu biasa, yang seharusnya dibangun dan ditata dengan baik yang kebih mewah untuk kenyamanan wisatawan lokal atau mancanegara yang ingin berkunjung ke situ.
Kalau kita bandingkan dengan bali, seribu kali jauhnya Aceh tertinggal,” jelas Aldin.
Menghidupkan pariwisata Aceh, Aldin menegaskan, bukan untuk membuat Aceh menjadi daerah “bebas” dan bertentangan dengan syariat Islam.
Hal ini harus menjadi pemikiran semua pihak di Aceh, bagaimana dalam pengelolaan wisata tetap menjaga nilai-nilai syariat Islam.
“Wisata islami atau wisata halal di Aceh tetap harus kita prioritaskan dan tetap kita jaga. Ini yang akan menjadi daya tarik Aceh untuk para turis-turis dari negara-negara muslim di berbagai dunia. Bagi yang ingin mencari wisata halal, pasti mereka akan datang ke Aceh.
Namun jika fasilitas pendukung pariwisata dan objek-objek wisata di Aceh tidak ditata dan dikelola dengan baik, maka sulit wisata Aceh maju dan menjadi daya tarik turis-turis kaya mancanegara,” jelasnya.
Untuk itu, RKB Aceh mengharapkan Presiden RI dapat memberikan dukungan untuk pengembangan wisata di Aceh, atau membentuk otorita khusus seperti Badan Pengembangan Wisata Sabang atau Badan Pengembangan Wisata Aceh agar pariwisata di Aceh dapat maju dan berkembang.
“Kami dalam waktu dekat juga akan berdiskusi dengan RKB Pusat, bagaimana nantinya wacana ini bisa direkomendasikan khusus ke Presiden. Kalaupun tidak bisa dibentuk badan khusus, setidaknya Sabang bisa dimasukkan ke dalam daerah wisata prioritas yang didukung pemerintah pusat. Semoga hal ini bisa terwujud nantinya,” pungkasnya.
