Infoaceh.net, BANDA ACEH — Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) hingga saat ini masih menunggu jadwal pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh terpilih Muzakir Manaf-Fadhlullah atau Mualem-Dek Fad.
Pelantikan pasangan ini akan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang berlangsung di Aceh dalam rapat paripurna DPRA
“Terkait dengan informasi tanggal 6 (Februari) di pusat, kalau kita mengacu UUPA (Undang-undang Pemerintah Aceh) kemungkinan dilantiknya di Aceh,” ujar Ketua DPRA Zulfadli dalam rapat paripurna yang berlangsung di DPR Aceh, Rabu (22/1/2025).
Menurutnya, Mualem-Dek Fad akan dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian. Namun untuk jadwal pelantikannya masih menunggu informasi dari pihak Kemendagri.
“Cuma yang melantiknya kebetulan Mendagri maka kita harus menunggu surat dari Mendagri kapan ditetapkan tanggalnya, baru kita umumkan,” jelas Zulfadli.
Sebelumnya, Komisi II DPR RI dan Mendagri Tito Karnavian bersama KPU, Bawaslu dan DKPP telah menyetujui jadwal pelantikan kepala daerah tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi (MK). DPR dan pemerintah sepakat pelantikan digelar 6 Februari 2025.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR, gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Pelantikan akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi RI dan telah ditetapkan oleh KPUD, serta sudah diusulkan oleh DPRD provinsi/kabupaten/kota kepada Presiden RI/Menteri Dalam Negeri RI untuk gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan,” ujar Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy, membacakan bunyi poin kesimpulan rapat.
