Di ujung barat Nusantara, Sabang berdiri megah bagai gerbang peradaban yang menghadap samudera luas. Kota ini bukan sekadar tanah yang dipijak atau laut yang memeluknya dengan gelombang tenang. Sabang adalah ruh dari semangat masyarakatnya, yang bertahun-tahun berjuang untuk kesejahteraan, menata harapan di antara batas mimpi dan kenyataan.
Namun, dalam pusaran opini, lembaga yang seharusnya menjadi perwakilan suara rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang sering kali dipandang sebelah mata.
Di mata sebagian orang, DPRK adalah sekadar simbol kekuasaan, ruang-ruang sidang yang dipenuhi perdebatan tanpa makna, janji-janji politik yang tak selalu berbuah nyata.
Tetapi, di balik stigma dan prasangka itu, ada kerja keras yang sering kali luput dari perhatian. Ada tangan-tangan yang tak terlihat, yang merancang kebijakan, mengawal anggaran, dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Maka, tibalah saatnya paradigma itu berubah. DPRK Sabang bukan sekadar lembaga yang mencatat sejarah, tetapi ia harus menjadi bagian dari perubahan itu sendiri.
Tahun 2025 bukan hanya lembaran baru dalam kalender pemerintahan, melainkan momentum untuk membuktikan bahwa DPRK adalah milik rakyat, bekerja untuk rakyat, dan bertanggung jawab kepada rakyat.
*Menata Masa Depan dengan Fondasi yang Kuat*
Setiap perjalanan besar dimulai dengan satu langkah kecil, dan langkah DPRK Sabang dalam membangun kota ini bermula dari sebuah keputusan yang dirancang dengan matang. Keputusan Nomor 100.2.1.4/03/2025 yang berpijak pada Peraturan DPRK Sabang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan menjadi dasar dalam menyusun Program Kerja 2025.
Tiga pilar utama menjadi poros pembangunan: pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Bukan sekadar kata-kata yang tertulis dalam dokumen resmi, tetapi sebagai bentuk nyata dari komitmen DPRK dalam mengubah wajah Sabang.
Ketua DPRK Sabang, Magdalaina Kembali menegaskan bahwa ketiga aspek ini bukan hanya strategi pembangunan, tetapi juga jalan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada DPRK.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang kami buat memiliki dampak nyata. Pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Inilah bukti bahwa DPRK bukan sekadar ruang sidang, tetapi rumah bagi kepentingan rakyat,” ungkapnya.
DPRK bukan hanya pembuat kebijakan, tetapi juga pengawal implementasi yang bertanggung jawab atas keberhasilannya.
“Banyak yang menganggap DPRK hanya berbicara dan merancang kebijakan, tetapi sesungguhnya tugas kami lebih besar dari itu. Kami memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan sesuai tujuan dan anggaran yang dialokasikan benar-benar menyentuh masyarakat,” tegasnya.
*DPRK adalah Milik Rakyat*
Ada masa ketika rakyat merasa jauh dari para pemimpinnya. Ada dinding tak kasat mata yang memisahkan kepercayaan dari kenyataan. Namun, DPRK Sabang ingin meruntuhkan tembok itu. Transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang lebih efektif dengan masyarakat adalah langkah-langkah untuk menjadikan DPRK lebih dekat dengan rakyat.
Magdalaina menegaskan bahwa setiap kebijakan akan dikawal dengan pengawasan ketat, bukan hanya oleh internal DPRK, tetapi juga oleh masyarakat.
“Kami tidak ingin hanya didengar saat kampanye, tetapi juga dalam setiap kebijakan yang kami buat. Kami ingin rakyat tahu, melihat, dan merasakan bahwa DPRK bekerja untuk mereka,” katanya..
“Kami ingin masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Kritik dan masukan bukan hanya diterima, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan itu sendiri,” katanya.
*Menghidupkan Harapan, Menghapus Stigma*
DPRK Sabang mengerti bahwa kepercayaan tidak bisa dibangun dalam semalam. Butuh kerja nyata, bukti yang tak terbantahkan, dan dedikasi tanpa batas. Tahun 2025 akan menjadi awal dari era baru, di mana DPRK tidak lagi dipandang sebagai menara gading yang jauh dari rakyat, tetapi sebagai jembatan yang menghubungkan harapan dengan kenyataan.
Di bawah langit biru Sabang, di antara ombak yang terus bergulung, ada sebuah cerita yang tengah ditulis sebuah kisah tentang kebangkitan, perubahan, dan perjuangan bersama. DPRK Sabang, dengan segala keterbatasannya, siap menjadi bagian dari kisah ini. Tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi prasangka. Hanya ada satu tujuan: menjadikan Sabang lebih baik, lebih maju, dan lebih bermartabat untuk seluruh rakyatnya.
Jika masa lalu meninggalkan jejak skeptis, biarlah masa depan yang membuktikan bahwa DPRK Sabang telah bertransformasi. Tidak lagi sebagai simbol kekuasaan, tetapi sebagai rumah bagi suara rakyat yang sesungguhnya.
Setiap perjalanan besar dimulai dengan satu langkah kecil, dan langkah DPRK Sabang dalam membangun kota ini bermula dari sebuah keputusan yang dirancang dengan matang. Keputusan Nomor 100.2.1.4/03/2025 yang berpijak pada Peraturan DPRK Sabang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan menjadi dasar dalam menyusun Program Kerja 2025.
DPRK Sabang mengerti bahwa kepercayaan tidak bisa dibangun dalam semalam. Butuh kerja nyata, bukti yang tak terbantahkan, dan dedikasi tanpa batas. Tahun 2025 akan menjadi awal dari era baru, di mana DPRK tidak lagi dipandang sebagai menara gading yang jauh dari rakyat, tetapi sebagai jembatan yang menghubungkan harapan dengan kenyataan.
*Peranan Sekretariat DPRK Sabang*
Di balik kerja-kerja besar DPRK, ada satu elemen yang tak boleh diabaikan Sekretariat DPRK Sabang. Ibarat denyut nadi dalam tubuh yang memastikan organ-organ vital tetap bekerja optimal, Sekretariat DPRK berperan sebagai motor penggerak yang memastikan setiap fungsi kedewanan berjalan dengan baik.
Sekretariat DPRK Sabang bertanggung jawab dalam memberikan dukungan administrasi, teknis, serta pelayanan prima kepada para anggota dewan. Mereka memastikan bahwa setiap rapat, pembahasan qanun, serta koordinasi dengan pemerintah daerah maupun masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Lebih dari sekadar penyedia layanan administratif, Sekretariat DPRK juga berfungsi sebagai pusat informasi dan dokumentasi yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dengan profesionalisme dan dedikasi tinggi, mereka bekerja di balik layar, memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan oleh DPRK Sabang memiliki dasar yang kuat dan implementatif.
