Infoaceh.net, JAKARTA — Dr Wiratmadinata SH MH resmi dilantik sebagai Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Aceh.
Pelantikan dilakukan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT-RI) Komjen Pol Eddy Haryono di Jakarta, Rabu (23/4), bersama dengan Ketua FKPT lainnya dari seluruh Indonesia.
Pelantikan tersebut dilaksanakan di tengah kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIII FKPT seluruh Indonesia yang diselenggarakan BNPT-RI di Hotel Vasaka, Jakarta.
Sebelumnya Dr Wira, dipilih oleh tim formatur yang terdiri unsur TNI, Polri, BIN, Akadekisi, Kemenag, FKUB serta beberapa elemen lainnya, pada Desember 2024, seiring berakhirnya masa kepengurusan FKPT yang lama, di bawah kepimpinan Dr Mukhlisuddin Ilyas MPd.
FKPT Aceh adalah sebuah forum di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat BNPT-RI, yang dipimpin Prof Dr Irfan Idris, Guru Besar UIN Alaudin, Makassar, yang selama 12 tahun lebih menjabat Direktur Pencegahan BNPT-RI.
Adapun tugas FKPT di tingkat prvinsi adalah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesadaran untuk mencegah segala macam potensi radikalisme di daerah.
Selain itu FKPT bertugas melakukan koordinasi dengan seluruh elemen sosial masyarakat, pemerintah dan penegak hukum.
Termasuk juga melaksanakan penelitian dan kajian mengenai Indek Potensi Radikalisme (IPR) serta Indeks Risiko Terorisme (IRT), di masing-masing provinsi.
Hasil penelitian ini setiap tahun menjadi bahan laporan BNPT RI sebagai mitigasi potensi radikalisme dan terorisme di Indonesia.
FKPT Aceh sudah berdiri selama 12 tahun, dipimpin pertama kali oleh Prof Dr Yusny Saby MA, kemudian dilanjutkan Prof Dr Hasbi Amiruddin MA dan Prof Dr Kamaruzzaman Bustamam Ahmad MA.
Sementara Dr Wiratmadinata SH MH ditunjuk sebagai Ketua menggantikan Dr Mukhlisuddin Ilyas MPd yang telah demisioner sejak Desember 2024.
Dalam pidato pelantikannya, Kepala BNPT-RI Komjen Pol Eddy Haryono mengatakan, peran FKPT sangat strategis dalam mendukung program-program kerja BNPT di tingkat provinsi.
Khususnya dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terus menjaga perdamaian, dan menguatkan nasionalisme dan wawasan kebangsaan.
Dengan cara itu, rakyat tidak gampang terpapar faham-faham radikal, yang didesain oleh kelompok-kelompok tertentu dengan motif politik, untuk mengganggu stabilitas negara.
