Banda Aceh, Infoaceh.net – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) MPU se-Aceh yang berlangsung di Gedung Serbaguna Tgk H Abdullah Ujong Rimba, Kompleks MPU Aceh, Banda Aceh, Senin (19/5/2025).
Mengusung tema “Kolaborasi dan Transformasi Peran MPU dalam Upaya Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh”, kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua MPU Aceh, Tgk H Faisal Ali.
Dalam sambutannya, Abu Faisal menyampaikan apresiasi kepada seluruh Ketua MPU kabupaten/kota yang hadir dan turut berpartisipasi.
“Semoga rakor ini dapat menghasilkan keputusan yang dapat diimplementasikan secara konkret, menyatukan persepsi demi optimalisasi fungsi, tugas, dan kewenangan MPU dalam pembangunan berbasis syariat Islam,” ujarnya.
Abu Faisal menambahkan visi MPU adalah menghadirkan peran ulama yang aktif dalam pembangunan daerah yang berlandaskan syariat Islam, sebagaimana tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU.
Sementara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam sambutan yang dibacakan Asisten I Sekda Aceh Bidang Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat Azwardi Abdullah menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk menjadikan syariat Islam sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
“Visi Pemerintah Aceh adalah Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan. Visi ini menegaskan identitas keislaman Aceh serta arah pembangunan yang seimbang antara nilai ukhrawi dan kemajuan duniawi,” jelas Azwardi.
Salah satu misi utama Pemerintah Aceh dalam kerangka Cap Sikureueng adalah memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan perdamaian, sesuai MoU Helsinki dan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Sebagai langkah konkret, lanjutnya, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 yang mewajibkan ASN untuk melaksanakan salat fardhu berjamaah di masjid atau musala, serta menginisiasi kebijakan membaca Al-Qur’an selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah.
“Ini adalah bagian dari upaya membudayakan nilai-nilai Islam secara menyeluruh sejak dini,” ungkapnya.
Atas nama Gubernur Aceh, Azwardi menyampaikan apresiasi kepada para ulama atas peran strategis mereka dalam menjaga akidah, mengawal pembangunan, dan menguatkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.
“Doa dan nasihat dari para ulama adalah cahaya dan penuntun bagi kami dalam menjalankan amanah kepemimpinan,” tutupnya.
Kepala Sekretariat MPU Aceh, Usamah dalam laporannya menyampaikan rakor ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang MPU, serta membahas isu-isu penting dan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi.
“Rakor ini juga menjadi momentum menyusun langkah strategis, baik jangka pendek maupun panjang, guna memperkuat peran MPU dalam pembangunan keagamaan dan sosial, khususnya dalam implementasi syariat Islam di Aceh,” terangnya.
Rakor diikuti 76 peserta yang terdiri unsur Ketua dan Wakil Ketua MPU Aceh, anggota MPU, serta Ketua dan Kepala Sekretariat MPU Kabupaten/Kota se-Aceh, termasuk badan otonom MPU.
