Banda Aceh, Infoaceh.net — Malam baru saja turun di Kota Banda Aceh, Jum’at 30 Mei 2025. Lampu-lampu jalan menyala temaram di tengah udara malam yang terasa sedikit panas.
Namun di kawasan Taman Putroe Phang, suasana berbeda terasa. Denting alat berat berpadu dengan suara komando.
Di tengah keriuhan itu, berdiri tegak sosok perempuan berhijab dengan rompi operasi—Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal.
Bukan hanya hadir sebagai simbol, Illiza memimpin langsung jalannya operasi penertiban baliho ilegal.
Sebuah aksi yang jarang dilakukan pemimpin, apalagi di malam hari. Namun malam itu, ia memastikan sendiri bahwa aturan ditegakkan, dan kota yang dipimpinnya tak dibiarkan semrawut.
“Kita sudah beri waktu. Tapi mereka abai. Maka malam ini, kita harus bertindak,” katanya, tegas, namun tetap tenang.
Tiga baliho berukuran jumbo—dua baliho berukuran 5×10 meter dan satu baliho 2×5 meter—berdiri mencolok di kawasan Taman Putroe Phang Banda Aceh.
Baliho itu berdiri menjulang di tepi jalan. Tak berizin, menyalahi aturan, dan mencoreng wajah kota.
Dengan bantuan alat berat, baliho-baliho itu perlahan tumbang satu per satu. Satu dentuman roboh terdengar, disusul sorakan kecil dari tim gabungan yang bekerja di bawah komando wali kota perempuan pertama Banda Aceh itu.
Operasi malam itu adalah bagian dari penertiban tahap pertama yang meliputi kawasan Simpang Jam dan Simpang Mesra. Total, 23 baliho ilegal telah dirobohkan, dari 133 titik yang telah dipetakan pemerintah kota.
Illiza mengaku geram. Bukan karena kritik atau keluhan warga, tapi karena pelanggaran yang terus dibiarkan dan merugikan daerah.
“Ini bukan cuma soal izin. Ini soal keadilan. Banyak pengusaha patuh, tapi ada juga yang seenaknya. Belum lagi pajak reklame yang tidak dibayar. Itu PAD kita, uang rakyat,” jelasnya.
Di tengah kerja keras tim, Illiza terus berpindah dari satu titik ke titik lain. Ia berdialog dengan petugas, mengecek dokumen, dan sesekali berdiskusi dengan warga yang kebetulan menyaksikan.
Bagi sebagian orang, penertiban baliho mungkin terlihat sepele. Tapi bagi seorang kepala daerah, ini soal sikap dan keberanian mengambil keputusan yang tak selalu populer.
Terlebih bagi seorang perempuan di panggung politik—yang kerap dipandang sebelah mata saat mengambil langkah tegas.
Namun Illiza membuktikan, kepemimpinan tak mengenal gender. Dan malam itu, ia hadir sebagai pemimpin yang tak ragu turun ke lapangan.
Proses penertiban juga mendapat dukungan dari aparat TNI dan Polri. Alat berat dikerahkan untuk menumbangkan baliho-baliho besar yang berdiri tanpa izin.
Menurut Illiza, dari total 133 titik baliho ilegal yang terdata di Banda Aceh, baru 23 yang berhasil ditertibkan.
Ia menyoroti kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pelanggaran ini.
“Selain melanggar aturan, ini merugikan keuangan daerah. Ada yang tak berizin dan tak bayar pajak pula. Ini tak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Tak hanya soal legalitas, penataan kota juga menjadi perhatian. Illiza menegaskan, ke depan Pemko Banda Aceh akan mengatur ulang zonasi reklame agar tetap estetik dan tidak mengganggu ruang publik.
Penertiban akan dilanjutkan usai Idul Adha, terutama terhadap baliho-baliho besar yang membutuhkan tenaga ekstra.
“Kami akan lanjutkan setelah Idul Adha. Ini baru permulaan. Kota ini harus tertib dan indah. Baliho liar harus hilang,” katanya sambil menatap sisa-sisa baliho yang baru saja tumbang.
Turut mendampingi Wali Kota malam itu, Pj Sekdako Jalaluddin, Kasatpol PP/WH M Rizal, Kadis PUPR Cut Ahmad Putra, Plt Kepala DPMPTSP Iskandar, Kepala DLHK3 Hamdani Basyah, serta sejumlah pejabat lainnya
Dengan aksi beraninya ini, Illiza kembali menegaskan bahwa penegakan aturan tidak mengenal kompromi—dan pemimpin perempuan pun bisa berdiri paling depan.
Malam pun semakin larut. Tapi di bawah lampu jalan dan debu yang beterbangan, jejak aksi sang wali kota akan tetap tertinggal.
Sebuah pesan tegas bahwa Banda Aceh tak akan membiarkan ketidaktertiban terus berdiri di tengah kota—apalagi lebih tinggi dari hukum yang mengaturnya.
