Infoaceh.net – Sebuah ponsel yang berhasil diselundupkan keluar dari Korea Utara mengungkap betapa ketat dan liciknya sistem pengawasan rezim Pyongyang terhadap warganya.
Laporan eksklusif BBC pada 2024 menyebutkan bahwa perangkat itu diperoleh lewat jaringan pembelot Korea Utara, lalu dianalisis oleh pakar teknologi. Hasilnya mengungkap fakta mengejutkan: ponsel pintar di negara tertutup itu menggunakan sistem operasi Android yang telah dimodifikasi khusus oleh pemerintah.
Alih-alih digunakan sebagai alat komunikasi modern, ponsel ini menjadi senjata propaganda. Perangkat tersebut dibekali sistem untuk menanamkan ideologi negara sekaligus menumbuhkan kebencian terhadap Korea Selatan.
Lebih dari itu, ponsel pintar ala Korea Utara juga berfungsi sebagai alat pengawasan ketat. Pemerintah bisa memantau pergerakan setiap warga yang menggunakan ponsel tersebut.
Ponsel ini tidak memiliki akses ke internet global. Sebagai gantinya, ia hanya bisa terhubung ke jaringan intranet nasional bernama Kwangmyong, sebuah sistem tertutup yang hanya memuat konten yang telah disetujui oleh negara. Tidak ada akses ke dunia luar, bahkan untuk sekadar membaca berita internasional.
Sistem ini hanya dapat digunakan terbatas dan tetap diawasi secara ketat. Salah satu fitur yang paling mengganggu adalah auto-correct ideologis yang memaksa bahasa pengguna mengikuti narasi negara.
Contohnya, saat pengguna menulis kata “oppa” — istilah populer dari budaya Korea Selatan — ponsel akan otomatis menggantinya menjadi “kamerad”, lengkap dengan peringatan: “Kata ini hanya boleh digunakan untuk menyebut saudara kandung Anda.”
Hal serupa terjadi jika kata “Korea Selatan” diketik, yang langsung dikoreksi menjadi “negara boneka”, sebutan resmi rezim Korut untuk negeri tetangganya itu.
Lebih ekstrem lagi, ponsel tersebut ternyata mengambil screenshot otomatis setiap lima menit dan menyimpannya di folder tersembunyi yang tak bisa diakses oleh pengguna. Hanya otoritas negara yang bisa membuka file tersebut untuk mengawasi aktivitas warga.
Mengutak-atik ponsel agar dapat membuka konten luar dianggap sebagai kejahatan serius dan dapat berujung hukuman berat di Korea Utara, demikian dilansir dari NDTV.
