MEKKAH, Infoaceh.net – Sebanyak 150 jamaah haji asal Aceh dilaporkan terlantar di Mina, Arab Saudi, setelah tidak mendapatkan tempat bermalam hingga Jum’at malam, 6 Juni 2025.
Insiden ini terjadi di tengah puncak pelaksanaan ibadah haji yang seharusnya menjadi momen sakral dan penuh kenyamanan bagi para jemaah, terlebih mereka yang telah lanjut usia.
Anggota Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI asal Aceh, Muslim Ayub, mengungkapkan bahwa dari total 12 kelompok terbang (kloter) jamaah asal Aceh, tujuh kloter tidak mendapatkan tempat di tenda Mina.
Akibatnya, sekitar 150 jamaah, sebagian besar lansia, tidak memiliki tempat istirahat dan terpaksa berada di tempat terbuka selama berhari-hari.
“Bayangkan, sudah tiga hari mereka tidak mendapat tenda. Bahkan untuk sekadar duduk dan beristirahat pun tidak ada tempat. Ini sangat tidak manusiawi. Ini yang paling buruk dalam 30 tahun terakhir,” kata Muslim Ayub saat meninjau langsung lokasi pemondokan jemaah Indonesia di Mina, Jum’at (6/6/2025) malam.
Karena tidak adanya tenda, pihak penyelenggara sempat mempertimbangkan untuk memindahkan para jamaah ke rumah sakit terdekat.
Namun, menurut Muslim, langkah tersebut bukan solusi yang layak, mengingat jarak rumah sakit sekitar 16 kilometer dari Mina dan banyak jamaah merupakan lanjut usia (lansia) dengan kondisi fisik yang terbatas.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi menyangkut nyawa dan keselamatan. Tidak mungkin jemaah lansia berjalan kaki pulang-pergi untuk melempar jumrah. Ini sangat tidak masuk akal,” tegasnya.
Sistem Pemondokan Dinilai Kacau
Muslim Ayub juga menyoroti kekacauan sistem penempatan tenda yang dinilainya tidak terorganisir dan tidak adil. Ia menyebut penempatan dilakukan tanpa koordinasi dan terkesan siapa cepat, dia dapat, tanpa memperhatikan kloter maupun asal wilayah jemaah.
“Jamaah Jawa Barat bisa masuk ke wilayah tenda Maluku, jamaah Aceh tersebar ke mana-mana. Sistem ini membuat distribusi makanan, logistik, dan pendampingan menjadi kacau,” ujarnya.
Lebih jauh, ia juga menuding pihak syarikat—yakni perusahaan penyedia layanan haji dari Arab Saudi—telah melepaskan tanggung jawab atas kekacauan ini dan justru menyerahkan masalah kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Indonesia.
“Syarikat bahkan ada yang mogok dan menolak mengangkut jamaah. Ini harus segera ditelusuri siapa yang bertanggung jawab. Tidak bisa terus-menerus saling lempar tanggung jawab,” tambahnya.
Selain masalah akomodasi, layanan konsumsi juga menjadi keluhan. Muslim menyebut distribusi makanan tidak jelas, tidak tepat waktu, dan tidak merata. Beberapa jemaah bahkan tidak mendapatkan makanan pada waktu yang semestinya.
“Sistem distribusinya amburadul. Bagaimana jemaah bisa kuat menjalankan rangkaian ibadah kalau makan saja tidak terjamin? Ini kegagalan yang tidak boleh dianggap enteng,” ujarnya.
Mendesak Evaluasi dan Solusi Darurat
Melihat kondisi darurat ini, Muslim mendesak Kementerian Agama segera memberikan solusi konkret untuk para jemaah, khususnya yang berasal dari Aceh. Ia menegaskan bahwa kelambanan dalam penanganan hanya akan memperburuk situasi dan berisiko pada kesehatan serta keselamatan jamaah.
“Kalau ini terus dibiarkan, siapa yang akan bertanggung jawab jika ada yang jatuh sakit atau meninggal dunia? Jangan tunggu korban. Harus ada evaluasi total dan transparansi agar tidak terulang pada musim haji tahun 2026,” tutupnya.
