JAKARTA, Infoaceh.net – Pemerintah menyambut tuntasnya perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) setelah sembilan tahun negosiasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, perjanjian ini akan menjadi terobosan besar bagi perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa.
“Indonesia berpotensi menaikkan ekspor lebih dari 50 persen dalam 3–4 tahun ke depan, seiring dengan diberlakukannya IEU-CEPA,” kata Airlangga dalam konferensi pers daring, Sabtu (7/6/2025).
Salah satu poin krusial dari kesepakatan ini adalah pembebasan tarif bea masuk untuk 80 persen komoditas ekspor Indonesia ke pasar Eropa.
“Dalam 1 hingga 2 tahun setelah IEU-CEPA berlaku, hampir seluruh barang ekspor Indonesia ke Eropa akan dikenakan tarif 0 persen,” lanjutnya.
Uni Eropa disebut telah menyetujui berbagai sektor strategis yang menjadi kepentingan nasional Indonesia, antara lain:
Energi baru dan terbarukan
Pengembangan ekosistem kendaraan listrik
Produk padat karya seperti alas kaki dan pakaian
Produk unggulan seperti minyak sawit dan hasil perikanan
Menurut Airlangga, pembahasan teknis juga mencakup aspek Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor otomotif dan critical minerals, termasuk berbagai fasilitas untuk investor Uni Eropa di Indonesia.
Airlangga menilai, kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa akan menciptakan pasar gabungan yang besar, mengingat populasi dan skala ekonomi kedua pihak:
Indonesia: 282 juta jiwa, PDB US$1,4 triliun
Uni Eropa: 450 juta jiwa, PDB US$19,5 triliun
“Bila digabungkan, ini menjadi potensi pasar luar biasa besar,” ujarnya.
Setelah melalui 19 putaran negosiasi intensif, IEU-CEPA kini siap diumumkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
“Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic dan saya telah menyepakati langkah strategis dalam penyelesaian ini. Kami akan segera melaporkan kepada Presiden Prabowo dan Komisioner Maros ke Presiden EU, Ursula von der Leyen,” kata Airlangga.
Ia juga mengungkapkan bahwa Komisi Eropa memberikan perlakuan khusus bagi negara mitra yang memiliki FTA/CEPA, terutama dalam implementasi kebijakan pengurangan deforestasi dan degradasi hutan.
