Jakarta, Infoaceh.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Praktik ini sudah berlangsung sejak 2012.
Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo Wibowo, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Kamis (5/6).
“Praktik ini bukan hanya dari 2019, tapi sudah berjalan sejak 2012,” kata Budi.
Dari hasil penyidikan, KPK menemukan uang yang dikumpulkan mencapai Rp53,7 miliar selama periode 2019-2024.
KPK juga membuka kemungkinan memeriksa mantan Menteri Ketenagakerjaan pada periode tersebut, termasuk Hanif Dhakiri dan Ida Fauziyah.
“Sedang kami dalami apakah praktik ini sampai ke pimpinan tertinggi di kementerian,” tambah Budi.
KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni:
Suhartono, Dirjen Binapenta & PKK (2020-2023)
Haryanto, Dir. PPTKA (2019-2024) dan Dirjen Binapenta & PKK (2024-2025)
Wisnu Pramono, Dir. PPTKA (2017-2019)
Devi Anggraeni, Koordinator Uji Kelayakan PPTKA (2020-Juli 2024), Dir. PPTKA (2024-2025)
Gatot Widiartono, Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian, PPK PPTKA, dan Koordinator Bidang Analisis & Pengendalian TKA
Putri Citra Wahyoe, staf Direktorat PPTKA
Jamal Shodiqin
Alfa Eshad
Rinciannya, para tersangka menerima uang dari Rp460 juta hingga Rp18 miliar. Total dana korupsi mencapai Rp53,7 miliar, termasuk Rp8,94 miliar yang dibagikan ke sekitar 85 pegawai Direktorat PPTKA.
“Uang itu berasal dari pemohon RPTKA yang diduga jadi sasaran praktik pemerasan,” jelas Budi.
Hingga saat ini, para tersangka belum ditahan. Mereka dijerat Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 B jo Pasal 18 UU Tipikor.
Penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap dugaan keterlibatan pejabat lain di Kemnaker.
