Infoaceh.net — Presiden PKS Muzzammil Yusuf berharap proyek penulisan ulang sejarah RI oleh Kementerian Kebudayaan dilakukan secara objektif dan faktual.
Ia juga berharap penulisan sejarah ulang yang akan tercantum dalam 10 jilid buku ini mencakup seluruh aspek sejarah di seluruh daerah.
“Kita berharap tentu penulisan sejarah dari waktu ke waktu, semangat objektifitas, proporsional, mencakup semua aspek, semua daerah, semua tokoh kita hargai dan tentu harus faktual ya,” kata Muzzammil di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Sabtu (7/6).
Kendati demikian, ia menegaskan PKS mendukung upaya penulisan sejarah ulang yang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon ini.
Muzzammil mengaku yakin Fadli sudah memiliki pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk melakukan proyek ini.
“Kita dukung penulisan sejarah setiap bangsa memang sering, biasa untuk diupdate, disempurnakan. Kita dukung, tidak ada masalah, sejauh objektifitas, keterlibatan semua pihak, saya kira Pak Fadlizon akan memperhatikan itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Fadli mengungkap bahwa hanya ada dua pelanggaran HAM berat yang akan ditulis dalam proyek penulisan ulang sejarah nasional. Dia belum merinci dua kasus HAM yang akan masuk proyek tersebut.
Fadli beralasan keputusan hanya memasukkan dua dari 12 kasus pelanggaran HAM karena proyek tersebut bukan untuk menulis sejarah HAM.
Menurut Fadli, proyek penulisan ulang sejarah memuat keseluruhan sejarah Indonesia.
“Ini bukan menulis tentang sejarah HAM, ini sejarah nasional Indonesia yang aspeknya begitu banyak dari mulai prasejarah atau sejarah awal hingga sejarah keseluruhan,” kata Fadli usai menghadiri soft launching Sumitro Institute di Taman Sriwedari Cibubur, Depok, Jawa Barat, Minggu (1/6).
Berikut 10 jilid buku sejarah yang sedang digarap tim sejarawan yang direncanakan rampung pada Agustus 2025 dan akan diuji publik pada Juni 2025 mendatang.
1. Sejarah Awal Nusantara2. Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina3. Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah4. Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi5. Respons Terhadap Penjajahan6. Pergerakan Kebangsaan7. Perang Kemerdekaan Indoensia8. Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi9. Orde Baru (1967-1998)10. Era Reformasi (1999-2024)
