Infoaceh.net – Gagalnya ribuan calon jemaah haji furoda asal Indonesia berangkat tahun ini memantik keprihatinan dari Presiden PKS Muzzammil Yusuf. Ia mendorong pemerintah mengupayakan jalur alternatif, salah satunya dengan memanfaatkan kuota haji dari negara-negara yang tak terpakai—seperti Uzbekistan.
“Jatah negara-negara yang tidak digunakan itu bagus diserahkan ke Indonesia,” kata Muzzammil di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Sabtu (7/6/2025).
Menurut Muzzammil, Uzbekistan menjadi salah satu negara yang berpotensi karena kuota hajinya tidak digunakan secara maksimal. Ia menegaskan usulan itu bukan tanpa dasar, mengingat PKS telah beberapa kali mengunjungi Uzbekistan dan memahami karakteristik jemaah di sana.
Selain membuka peluang bagi jemaah furoda, solusi ini juga dianggap tidak akan mengganggu antrean jemaah haji reguler yang di sejumlah daerah Indonesia bahkan mencapai 15–20 tahun.
“Ada yang 15 tahun, 20 tahun, bahkan lebih dari itu. Kita perlu solusi agar semua umat Islam yang sudah siap secara fisik dan finansial bisa berhaji,” ujarnya.
Muzzammil juga menyampaikan rasa simpati mendalam terhadap para jemaah furoda yang sudah mendaftar, menyetor biaya, hingga pamit kepada keluarga, namun batal berangkat.
“Saya tahu betul bagaimana perasaan mereka. Sudah izin keluarga, sudah membayangkan melihat Ka’bah. Mereka datang untuk ibadah, bukan bisnis,” kata politisi PKS itu lirih.
Sebelumnya diberitakan, visa haji furoda untuk Indonesia tahun ini batal diterbitkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Kementerian Agama pun mengonfirmasi kebijakan ini merupakan bagian dari penataan besar-besaran penyelenggaraan haji oleh Arab Saudi.
“Tahun ini akan berbeda. Banyak aturan baru diterbitkan Arab Saudi untuk menertibkan pelaksanaan haji,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Meskipun demikian, Kemenag belum memberikan solusi konkret terhadap nasib calon jemaah furoda yang sudah menyetor biaya tinggi namun gagal berangkat.
Skema haji furoda merupakan jalur khusus yang memungkinkan jemaah berhaji tanpa antre bertahun-tahun, karena menggunakan undangan langsung (visa mujamalah) dari Kerajaan Arab Saudi. Biayanya jauh lebih mahal dibanding haji reguler, namun selama ini dianggap sebagai jalan keluar atas antrean haji yang nyaris abadi di banyak daerah.
Sayangnya, regulasi baru Arab Saudi membuat skema ini terancam mandek, dan jika tak ada diplomasi aktif dari pemerintah Indonesia, furoda bisa menjadi jalur yang tak lagi relevan.
Muzzammil Yusuf dan sejumlah tokoh lain mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri, agar segera bernegosiasi dengan otoritas Saudi untuk membuka keran kuota alternatif dari negara lain.
“Pemerintah tak boleh diam. Ini soal hak umat Islam Indonesia untuk menunaikan rukun Islam kelima. Jika negara lain tak mampu gunakan kuotanya, kenapa Indonesia tak ambil alih?” kata seorang pegiat haji dari Jakarta yang tak mau disebut namanya.
Kegagalan visa furoda tahun ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah Indonesia agar tak bergantung sepenuhnya pada skema lama. Jika kuota terbatas, diplomasi aktif dan sistem distribusi nasional yang adil menjadi keniscayaan.
Pemerintah harus hadir memberi solusi, bukan hanya permohonan maaf.
