Infoaceh.net — Dugaan motif di balik polemik empat pulau yang disengketakan antara Aceh dan Sumatera Utara mulai terang benderang. Bukan semata urusan administratif, ternyata terdapat potensi besar cadangan minyak dan gas bumi (migas) di wilayah tersebut yang bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi kedua provinsi.
Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Pendopo Gubernur Aceh, Rabu, 4 Juni 2025.
“Namun di luar itu, tadi kami (bersama Gubernur Aceh) bersepakat untuk kita kelola sama-sama. Kalaupun ada potensi sumber daya alam, ya itu bisa kita kelola sama-sama. Termasuk ada migas, juga bisa kita saling berbagi,” ujar Bobby Nasution usai pertemuan.
Menurut Bobby, keempat pulau yang dimaksud—yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang—memiliki potensi migas yang cukup menjanjikan. Keempatnya terletak di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut, dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Singkil.
Pernyataan Bobby mempertegas keputusan Menteri Dalam Negeri melalui Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, yang menetapkan empat pulau tersebut berada di bawah administrasi Provinsi Sumatera Utara. Kepmendagri itu diteken pada 25 April 2025 sebagai pemutakhiran data wilayah dan kode administrasi pemerintahan.
“Jadi tadi kita sampaikan, kita kolaboratif, kita kolaborasi. Kalau bicara potensi ya, jadi tidak bicara akan dikembalikan atau tidak. Kalau ke depan ada pembahasan itu, kami terbuka saja,” tambah Bobby.
Sebelumnya, Bupati Aceh Singkil Safriadi juga menyiratkan bahwa konflik ini tak semata tentang batas wilayah, melainkan ada ‘harta karun’ di dalam perut bumi pulau-pulau tersebut.
“Bukan hanya pulaunya. Ada harta karun di dalamnya yaitu gas dan minyak,” tegas Safriadi.
Pernyataan dua kepala daerah ini memperkuat dugaan publik bahwa sengketa pulau bukan hanya persoalan peta, tapi pertarungan kepentingan ekonomi melalui potensi sumber daya alam yang tersembunyi di wilayah perbatasan tersebut.
