JAKARTA, Infoaceh.net — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mendukung kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengizinkan pemerintah daerah (pemda) menggelar berbagai kegiatan di hotel dan restoran, dengan tujuan untuk menggerakkan perekonomian daerah. Bahtra menegaskan bahwa kebijakan tersebut dapat diterapkan sepanjang kegiatan yang dilaksanakan tidak bermewah-mewahan.
“Bagi daerah yang sumber pendapatan utamanya dari sektor perhotelan dan memiliki APBD yang cukup, dipersilakan untuk mengadakan kegiatan pemda di hotel, sepanjang kegiatannya tidak bermewah-mewahan. Kebijakan itu lebih dimaksudkan untuk menggerakkan roda perekonomian di daerah tersebut,” ujar Bahtra, Selasa (10/6/2025).
Bahtra menjelaskan bahwa kebijakan ini telah sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengambil kebijakan terbaik sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat setempat. Terutama bagi daerah yang perekonomiannya sangat bergantung pada sektor perhotelan, kebijakan ini dianggap penting untuk mendukung kelangsungan sektor tersebut.
“Sektor perhotelan menjadi salah satu sektor usaha yang menyumbang lapangan kerja cukup besar. Oleh karenanya, pemerintah perlu menjaga agar dunia perhotelan tetap bisa terus tumbuh di tengah berbagai tantangan yang ada, serta berkontribusi terhadap perekonomian daerah,” tambah Bahtra.
Namun, Bahtra juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tetap melakukan pembatasan anggaran, terutama pada hal-hal yang tidak memiliki kaitan langsung dengan kepentingan publik.
“Pembatasan anggaran untuk hal tertentu, misalnya perjalanan dinas dikurangi, hal-hal yang enggak berkaitan langsung dengan kepentingan publik juga dikurangi,” lanjutnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengumumkan bahwa seluruh pemerintah daerah diperbolehkan untuk menggelar kegiatan, termasuk rapat, di hotel dan restoran. Kebijakan ini diambil mengingat sektor meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE) yang menjadi andalan bagi banyak hotel dan restoran, serta pentingnya mempertimbangkan nasib karyawan di sektor tersebut.
Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat membantu memulihkan ekonomi dengan menghidupkan kembali produsen yang memasok barang ke hotel dan restoran. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan memberikan dampak positif bagi sektor perekonomian daerah secara keseluruhan.
