Banda Aceh, Infoaceh.net – Isu pengalihan empat pulau dari wilayah Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus bergulir dan menjadi polemik hangat di tengah masyarakat.
Namun, publik Aceh hingga sejauh ini belum mendengar adanya pernyataan tegas yang keluar dari mulut Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem terkait lepasnya empat pulau tersebut yang masuk ke wilayah.
Terkesan sang Gubernur Aceh masih menjadi penonton sambil mengamati situasi di balik polemik empat pulau Aceh yang kini telah menjadi isu nasional.
Ketidakjelasan sikap Pemerintah Aceh, khususnya Gubernur Muzakir Manaf atau Mualem, menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan. Salah satu suara paling keras datang dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Aceh.
IMM Aceh secara tegas meminta Gubernur Mualem agar tidak berdiam diri atas persoalan yang menyangkut batas wilayah dan kedaulatan Provinsi Aceh.
Mereka menilai, sejak terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri RI Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan empat pulau di Aceh Singkil menjadi bagian dari Sumatera Utara, belum ada langkah konkret ataupun sikap tegas dari Gubernur Aceh.
“Kita melihat Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh belum secara tegas menyampaikan keberatan ataupun sikap resmi atas pengalihan status keempat pulau tersebut. Padahal ini menyangkut martabat dan wilayah Aceh. Kami kecewa atas sikap diam ini,” ujar Aldi Irawan, Sekretaris Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik Politik DPD IMM Aceh, dalam pernyataan resminya, Rabu (11/6/2025).
Aldi menegaskan bahwa pengalihan wilayah tidak bisa dianggap remeh. Bagi rakyat Aceh, batas wilayah adalah simbol kedaulatan, sejarah, dan identitas.
Karena itu, Gubernur Aceh seharusnya tampil sebagai pemimpin yang berani, bukan menunggu tekanan publik baru bergerak.
“Ini bukan sekadar masalah administratif, tapi menyangkut harga diri daerah. Jangan sampai Aceh kehilangan wilayah satu per satu hanya karena pemerintahnya lamban dan ragu mengambil sikap,” tambah Aldi.
IMM Aceh mendorong Pemerintah Aceh untuk segera melakukan berbagai upaya, baik jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi atau PTUN, maupun jalur diplomasi politik dengan pihak Kementerian Dalam Negeri.
Mereka bahkan menyarankan agar Gubernur Aceh langsung menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan keberatan resmi dari masyarakat Aceh.
“Jika perlu, Gubernur Aceh harus menghadap langsung ke Presiden untuk menjelaskan posisi Aceh dan menunjukkan bukti-bukti administratif serta historis bahwa keempat pulau tersebut adalah bagian dari Aceh,” ujar Aldi.
IMM juga memperingatkan bahwa jika Pemerintah Aceh terus berdiam diri, mereka siap melakukan aksi-aksi lanjutan termasuk demonstrasi di Kantor Gubernur Aceh dan Gedung DPRA.
“Kami tidak segan turun ke jalan, karena ini soal masa depan wilayah kami. IMM akan kawal persoalan ini sampai ada sikap resmi dan nyata dari Pemerintah Aceh. Diam bukan pilihan,” tegasnya.
Pertemuan dengan Gubernur Sumut Tak Menjawab Masalah
Dalam perkembangan terbaru, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Bobby Nasution, telah mengunjungi Aceh untuk membahas ppengalihan empat pulau tersebut dan sempat bertemu dengan Gubernur Aceh.
Namun, hingga saat ini tidak ada kejelasan mengenai isi pembicaraan ataupun hasil dari pertemuan tersebut. Pemerintah Aceh belum memberikan informasi apapun kepada publik.
“Pertemuan itu jangan hanya formalitas. Harus ada transparansi. Publik berhak tahu sikap Pemerintah Aceh. Apakah akan melawan atau malah berkompromi soal kedaulatan?” kata Aldi.
Kekhawatiran Publik: Aceh Kehilangan Wilayah secara Sistematis
Beberapa kalangan di Aceh mulai mengkhawatirkan bahwa pengalihan wilayah semacam ini bisa menjadi preseden buruk jika tidak dilawan. Isu batas wilayah antarprovinsi, yang selama ini kurang diperhatikan secara serius, bisa menjadi alat politik atau bahkan ladang kompromi dalam negosiasi pusat-daerah.
IMM Aceh dan berbagai organisasi masyarakat sipil mendesak agar Pemerintah Aceh lebih terbuka dan melibatkan publik dalam menyikapi isu ini.
“Kami tidak ingin masyarakat hanya dijadikan penonton. Pemerintah Aceh harus melibatkan semua pihak, termasuk tokoh adat, tokoh agama, aktivis, dan akademisi untuk merumuskan langkah strategis membela wilayah Aceh,” tutup Aldi.
Empat Pulau yang Dipindahkan
Keempat pulau yang dimaksud diyakini berada di kawasan perairan dan administratif Aceh Singkil. Selama ini, wilayah Aceh Singkil memang berbatasan langsung dengan Tapanuli Tengah (Sumut), dan sejumlah titik perbatasan masih bersifat tumpang tindih dalam peta birokrasi antarprovinsi.
Hingga berita ini diterbitkan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) belum mengeluarkan pernyataan resmi ataupun keterangan pers menyangkut langkah Pemerintah Aceh dalam merespons pengalihan empat pulau tersebut ke Sumatera Utara.
Sikap diam inilah yang kini tengah menjadi sorotan tajam publik dan mahasiswa di seluruh Aceh.
