Banda Aceh, Infoaceh.net – Guru Besar UIN Ar-Raniry Banda Aceh Prof Dr Syamsul Rijal menyampaikan keprihatinannya terhadap maraknya premanisme yang berkedok organisasi masyarakat (ormas).
Ia menilai fenomena tersebut menjadi ancaman nyata bagi iklim investasi dan stabilitas sosial di daerah.
Pernyataan itu disampaikan dalam forum koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dan ormas yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh di aula Kantor Badan Kesbangpol Aceh, Banda Aceh, Kamis (12/5/2025).
“Premanisme yang dilakukan oleh sekelompok orang atas nama ormas tidak bisa ditoleransi. Ini bukan lagi soal aspirasi, melainkan tindakan yang melanggar hukum dan merusak kehidupan bermasyarakat,” ujar Prof Syamsul Rijal.
Ia menyebut, bentuk-bentuk premanisme tersebut mencakup praktik pemerasan, intimidasi, kekerasan, serta pungutan liar yang menyasar pelaku usaha hingga masyarakat kecil.
Syamsul menegaskan praktik tersebut telah menimbulkan beban biaya tambahan bagi investor. Hal ini membuat dunia usaha tidak lagi merasa aman dan nyaman dalam beroperasi, serta mengurangi profitabilitas dan daya saing investasi.
“Premanisme atas nama ormas mengakibatkan hilangnya rasa aman investor, merusak reputasi daerah, dan membentuk citra negatif di mata calon investor lainnya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pelaku UMKM kerap menjadi korban dari praktik serupa. Selain membebani usaha kecil, hal ini juga berdampak pada keresahan sosial dan bisa menyebabkan UMKM gulung tikar.
“Kalau UMKM terganggu, pembangunan lokal juga ikut terhambat. Ini bukan sekadar gangguan, tapi ancaman nyata bagi pertumbuhan ekonomi kita,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Syamsul Rijal mendorong pemerintah agar bersikap tegas dan tidak ragu dalam menindak premanisme berkedok ormas. Ia menyarankan perlunya pembentukan satuan tugas khusus yang fokus pada penanganan kasus-kasus serupa.
“Pemerintah harus hadir dengan tindakan hukum yang jelas, sanksi administratif bagi pelaku, dan edukasi untuk mencegah keterlibatan masyarakat dalam praktik ilegal ini,” katanya.
Menurut dia, selain aspek hukum, pemerintah juga harus memberikan jaminan keamanan kepada pelaku usaha sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.
“Penanganan terhadap premanisme ini tidak boleh setengah hati. Ini adalah bentuk ancaman serius terhadap keharmonisan sosial dan pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Syamsul.
Ia mengajak seluruh pihak, termasuk ormas, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Aceh.
