Infoaceh.net – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membantah keras tudingan yang menyebut organisasi Islam terbesar di Indonesia itu menerima aliran dana dari perusahaan tambang PT Gag Nikel yang beroperasi di Raja Ampat. Bendahara Umum PBNU, Gudfan Arif atau Gus Gudfan, menyatakan tudingan tersebut sebagai fitnah keji yang tidak berdasar.
“Itu tudingan yang sangat keji,” tegas Gus Gudfan dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat, 13 Juni 2025.
Gus Gudfan menegaskan bahwa keterlibatan KH Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur sebagai salah satu komisaris PT Gag Nikel adalah urusan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan organisasi PBNU secara kelembagaan.
“PT Gag bukan milik PBNU. Itu anak perusahaan BUMN PT ANTAM. Kebetulan salah satu komisarisnya warga NU. Tidak ada kaitannya dengan PBNU,” ujarnya.
Ia menambahkan, PBNU tidak pernah menempatkan pengurusnya di perusahaan milik negara maupun swasta.
Sebelumnya, akun TikTok @tanpadusta0 menuding PBNU menerima dana dari aktivitas tambang yang dikelola oleh Ananda Tohpati alias “Andes Kancil”, yang disebut sebagai anak mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Akun itu juga menyebut Ananda mengelola dana hingga Rp 3,3 triliun per tahun dari lima perusahaan tambang di Raja Ampat.
Gus Fahrur membantah keras tudingan tersebut. Ia menyatakan tidak mengenal siapa pun yang disebut dalam video tersebut, termasuk sosok Ananda Tohpati, dan memastikan tidak pernah ada aliran dana ke PBNU.
“Ini fitnah. Saya jamin 1.000 persen itu hoaks,” katanya saat dikonfirmasi media.
Hal senada juga ditegaskan oleh Gus Gudfan, yang menyatakan PBNU tidak pernah mengenal Ananda Tohpati maupun julukan “Andes”, dan siap membuktikan dengan data bahwa organisasi tidak pernah menerima dana dari tambang mana pun.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf turut menegaskan bahwa aktivitas pribadi pengurus bukan menjadi tanggung jawab PBNU.
“Pengurus PBNU ini macam-macam. Saya ini ketua umum dan juga kiai. Pak Ulil pengurus PBNU, tapi juga punya warung di rumah. Kalau ada yang jadi businessman, itu urusan pribadi, bukan urusan PBNU,” ujar Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat.
Ia juga menegaskan bahwa PBNU tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi untuk penempatan jabatan di perusahaan mana pun.
“Coba saja cek ke sekretariat. Tidak ada satu pun surat rekomendasi PBNU untuk jabatan apa pun di mana pun,” tandasnya.
