Jakarta, Infoaceh.net – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara yang bertugas mendampingi berbagai kementerian untuk meningkatkan pendapatan negara dari berbagai sektor strategis.
Herry Muryanto ditunjuk sebagai Kepala Satgassus, sementara mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, dipercaya sebagai Wakil Kepala Satgassus. Seluruh anggota Satgassus ini merupakan eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi.
Anggota Satgassus, Yudi Purnomo, menjelaskan bahwa dalam enam bulan terakhir, timnya telah menjalin koordinasi aktif dengan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Termasuk yang terbaru adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di mana Satgassus turun langsung ke lapangan melihat kondisi pelabuhan di Jawa Timur (7–9 Mei 2025) dan Pelabuhan Benoa, Bali (11–13 Juni 2025),” ungkap Yudi, Senin (16/6).
Yudi menjelaskan, sistem kerja Satgassus diawali dengan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber relevan, yang kemudian dianalisis secara komprehensif. Hasil analisis tersebut menjadi dasar untuk koordinasi lintas sektoral, penyelenggaraan forum diskusi (FGD), hingga pembuatan laporan dan rekomendasi kebijakan.
“Kami mendampingi kementerian dengan pendekatan kolaboratif, bukan represif. Tujuannya adalah mencari dan mengawal solusi agar penerimaan negara, terutama dari sektor potensial seperti perikanan, bisa optimal,” katanya.
Di sektor kelautan dan perikanan, Satgassus menemukan masih banyak potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum tergali maksimal. Oleh karena itu, tim ini berupaya memperkuat sinergi lintas lembaga di tingkat pusat maupun daerah.
“Satgassus berusaha memetakan persoalan dan mengawal implementasi solusi agar PNBP di sektor perikanan meningkat signifikan,” pungkas Yudi.
Pembentukan Satgassus ini merupakan langkah Polri untuk mendukung agenda reformasi birokrasi, transparansi, serta efektivitas penerimaan negara demi menopang pembangunan nasional.
