Jakarta, Infoaceh.net – Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai US$ 431,5 miliar pada April 2025. Angka ini naik dibandingkan posisi pada Maret 2025 yang sebesar US$ 430,4 miliar. Kenaikan ini terutama bersumber dari sektor publik dan turut dipengaruhi pelemahan dolar AS terhadap sejumlah mata uang global.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyampaikan bahwa pertumbuhan ULN pada April 2025 tercatat sebesar 8,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2025 yang sebesar 6,4 persen yoy.
“Posisi ULN Indonesia pada April 2025 tercatat sebesar US$ 431,5 miliar, atau tumbuh 8,2 persen yoy, lebih tinggi dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 6,4 persen yoy,” kata Denny dalam pernyataan resminya di Jakarta, Senin, 16 Juni 2025.
ULN pemerintah mendominasi kenaikan dengan posisi sebesar US$ 208,8 miliar, naik 10,4 persen yoy. Pertumbuhan ini didorong oleh penarikan pinjaman dan meningkatnya aliran modal asing ke pasar Surat Berharga Negara (SBN), mencerminkan kepercayaan investor terhadap stabilitas dan prospek ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Sementara itu, ULN swasta tercatat sebesar US$ 194,8 miliar, mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,6 persen yoy. Meskipun begitu, kontraksi ini lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 1,0 persen yoy. Perbaikan terutama terjadi pada sektor lembaga keuangan, yang kembali tumbuh sebesar 2,9 persen yoy setelah sebelumnya mengalami kontraksi.
Struktur ULN Indonesia dinilai tetap sehat. Hal ini ditunjukkan oleh rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,3 persen pada April 2025, dari sebelumnya 30,6 persen. Selain itu, 85,1 persen dari total ULN Indonesia merupakan ULN jangka panjang, yang memberikan ruang stabilitas dalam pengelolaan utang.
Bank Indonesia menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk memastikan ULN dikelola secara hati-hati, sekaligus mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
“Upaya ini dilakukan dengan tetap meminimalkan risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian,” tutup Denny.
