Infoaceh.net – Pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak terdapat bukti kasus rudapaksa massal dalam Tragedi Mei 1998 menuai kecaman dari berbagai pihak, terutama Koalisi Masyarakat Sipil dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM).
Namun, di tengah polemik yang memanas, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, mengimbau publik untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Ia meminta masyarakat memberikan ruang dan waktu kepada para sejarawan yang sedang menyusun kembali narasi sejarah nasional.
“Dalam konteks hal yang sedang disusun oleh Kementerian Kebudayaan, mari kita beri waktu para sejarawan untuk menuliskannya. Sekarang semua masih dalam proses. Terlalu banyak spekulasi yang beredar, padahal belum final,” ujar Hasan Nasbi di Jakarta, Senin (16/6/2025).
Hasan menegaskan, proses ini bukan upaya menulis ulang sejarah sepenuhnya, melainkan kelanjutan dari dokumentasi sejarah Indonesia yang sempat terputus. Ia menekankan bahwa para sejarawan yang terlibat dalam proses tersebut adalah individu yang kredibel dan berintegritas tinggi.
“Para sejarawan ini punya kredibilitas dan tentu tidak akan mengorbankan nama baik mereka demi hal-hal yang tidak perlu,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa publik nantinya bisa turut mengawal dan mengoreksi hasil penulisan tersebut jika sudah rampung.
“Jadi kita lihat dulu mereka menulis apa. Kalau sudah ada draft resminya, baru kita koreksi bersama. Jangan berspekulasi macam-macam sebelum ada hasil final,” imbuh Hasan.
Sebelumnya, pernyataan Fadli Zon terkait tidak adanya bukti kekerasan seksual massal dalam Tragedi Mei 1998 dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap fakta sejarah. Padahal, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) secara resmi telah merilis laporan pada 1998 yang mencatat setidaknya 52 korban pemerkosaan, sebagian besar adalah perempuan etnis Tionghoa.
