SABANG, Infoaceh.net – Di tengah perjuangan masyarakat kecil mencari nafkah, muncul ironi: sebuah mobil dinas milik negara justru diduga ikut bersaing dalam ruang usaha kecil rakyat.
Di Kota Sabang, mobil tangki enam roda milik Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sabang disewakan untuk proyek pembangunan pelabuhan, mengangkut air bersih secara rutin ke lokasi konstruksi.
Praktik ini memicu kemarahan sopir-sopir lokal yang selama ini menggantungkan hidup dari jasa distribusi air. Mereka menilai negara seharusnya hadir melindungi, bukan malah menyaingi usaha kecil dengan kekuatan fasilitas milik publik.
Praktik penyewaan kendaraan dinas oleh Rutan Kelas IIB Sabang menuai sorotan publik.
Mobil tangki enam roda milik instansi pemasyarakatan itu digunakan untuk mengangkut air bersih ke proyek konstruksi, memicu kemarahan para pelaku usaha kecil di Kota Sabang yang menggantungkan hidup dari jasa distribusi air.
Beberapa sopir jasa air bersih lokal menuding praktik tersebut sebagai bentuk persaingan tidak sehat yang melibatkan fasilitas negara.
Mereka merasa kehilangan pelanggan sejak mobil tangki Rutan aktif beroperasi di proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Ie Meulee – bagian dari program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Sabang.
“Sudah sepekan mobil Rutan mondar-mandir ke proyek pelabuhan. Plat nomor polisi-nya bahkan dihitamkan agar tidak dikenali. Ini bukan sekadar persoalan rezeki, tapi soal keadilan. Negara seharusnya melindungi, bukan ikut bersaing dengan kami,” ujar salah satu sopir yang enggan disebut namanya, Rabu (18/6/2025).
Dibenarkan Pihak Rutan, Berlindung di Balik PNBP
Kepala Rutan Kelas IIB Sabang, Muhidfuddin, saat dikonfirmasi, membenarkan kendaraan dinas tersebut digunakan untuk distribusi air ke proyek.
Ia menyebut hal itu sebagai bagian dari kegiatan koperasi pegawai, dan hasilnya disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Itu bagian dari koperasi. Kita setor ke negara sebagai PNBP. Ada dasar hukumnya,” kata Muhidfuddin.
Namun, ketika diminta menunjukkan regulasi yang memperbolehkan kendaraan operasional Rutan digunakan untuk aktivitas komersial, Muhidfuddin hanya menyebutkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.06/2020, tanpa menjelaskan lebih lanjut pasal yang relevan.
Padahal, dalam aturan tersebut, kendaraan dinas operasional tidak termasuk dalam daftar Barang Milik Negara (BMN) yang dapat dimanfaatkan secara komersial untuk menghasilkan PNBP. Penerimaan sah Rutan biasanya bersumber dari jasa pembinaan narapidana, kunjungan keluarga, pelatihan keterampilan, atau kerja sama yang sah dengan pihak ketiga—bukan dari penyewaan kendaraan operasional.
Di sisi lain, Kos, yang disebut sebagai penghubung proyek dari KSO PT Tri Karya Utama Cendana, mengaku belum mengetahui keterlibatan mobil milik Rutan dalam pengadaan air bersih.
“Belum tahu. Masih dicek dulu. Kami beli air lewat supplier, Pak Yani,” ujarnya singkat.
Namun saat dikonfirmasi, Yani membantah bahwa kendaraan yang digunakan adalah milik Rutan Sabang. “Enggak ada, Pak. Itu mobil saya sendiri,” jawabnya.
Meski begitu, ia enggan menjawab lebih lanjut soal pelat nomor BL 7031 M yang sebelumnya tercatat sebagai kendaraan operasional Rutan namun kini telah dihapus dari bodi mobil.
Tim media kemudian menelusuri keberadaan mobil yang dimaksud. Ditemukan sebuah mobil tangki warna biru pudar tanpa pelat nomor, terparkir di halaman sebuah pabrik batu bata di kawasan Pantai Jaya, Ie Meulee.
Di bagian belakang mobil, masih terlihat samar bekas tulisan yang sudah ditimpa cat semprot—semakin menguatkan dugaan bahwa kendaraan tersebut adalah milik Rutan Sabang.
Kasus ini menambah daftar panjang indikasi penyimpangan aset negara di tingkat daerah. Penggunaan fasilitas pemerintah untuk tujuan komersial pribadi atau kelompok, apalagi jika menyingkirkan peran usaha kecil, dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.
“Kalau ini dibiarkan, kepercayaan publik terhadap institusi negara bisa terkikis. Apalagi rakyat kecil yang justru terkena imbas langsung dari praktik semacam ini,” ujar seorang aktivis sosial di Sabang.
Masyarakat kini mendesak agar Kementerian Hukum dan HAM, Inspektorat Jenderal, maupun aparat penegak hukum turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran ini secara menyeluruh.
Di tengah situasi ekonomi yang belum stabil, negara diminta benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan bersaing mengambil alih sumber penghidupan mereka.
