SABANG, Infoaceh.net – Dugaan penyalahgunaan aset negara berupa kendaraan operasional milik Rutan Kelas IIB Kota Sabang kian mengemuka.
Kali ini, sorotan tajam tertuju pada dugaan kerja sama terselubung antara pihak Rutan dengan rekanan proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Ie Meulee SKPT Sabang, yakni KSO PT Tri Karya Utama Cendana.
Indikasi kongkalikong ini mencuat setelah Kepala Rutan, Muhidfuddin, secara terbuka mengakui bahwa mobil tangki enam roda milik instansinya telah digunakan untuk mengangkut air bersih ke proyek pelabuhan tersebut.
Namun, ia berdalih bahwa kegiatan itu baru sebatas uji coba karena mobil baru saja diperbaiki, dan belum ada keuntungan yang masuk ke kas negara.
“Mobil baru kita perbaiki, jadi kita tes, kita bawa air ke proyek. Belum ada hasilnya, kalau sudah ada hasilnya, baru kita setor sebagai PNBP,” ujarnya melalui sambungan telepon dalam Bahasa Aceh, Rabu malam (18/6).
Muhidfuddin juga mengaku bahwa aktivitas distribusi air oleh mobil operasional itu sudah berlangsung selama sekitar satu pekan.
Namun hingga kini belum ada kepastian apakah hasilnya benar-benar akan disetor sebagai PNBP atau justru menguap tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
“Lebih kurang sepekan lah. Hasilnya belum ada, gimana mau setor?” katanya.
Pernyataan tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa penggunaan kendaraan dinas Rutan telah keluar dari koridor tugas pokok dan fungsi institusi pemasyarakatan, serta tidak mengindahkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
Sementara itu, Kos, perwakilan dari KSO PT Tri Karya Utama Cendana yang disebut sebagai penghubung proyek menolak memberikan klarifikasi.
Pesan-pesan konfirmasi yang dikirimkan melalui aplikasi perpesanan hanya dibaca tanpa respons. Pertanyaan mengenai nilai sewa, jumlah ritase, dan mekanisme pembayaran kepada pihak Rutan dibiarkan tak terjawab.
Sikap bungkam ini justru memunculkan spekulasi dan memperkuat dugaan publik tentang adanya transaksi gelap antara institusi negara dan pihak swasta.
Ketika keterbukaan publik dibutuhkan sebagai wujud transparansi, kedua belah pihak justru memilih bersembunyi di balik diam.
Padahal, Kos telah diingatkan bahwa hak jawab adalah bagian penting dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Namun hingga berita ini diturunkan, ia tetap menutup mulut. Entah karena takut terhadap kekuasaan oknum di balik “Hotel Prodeo”, atau karena ada tekanan dari pihak eksternal.
Fenomena ini menjadi alarm serius atas lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan aset negara, terutama di institusi yang seharusnya menjadi benteng hukum dan moral.
Ketika fasilitas negara digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, maka yang dikorbankan adalah kepercayaan publik dan kesejahteraan rakyat kecil.
