Banda Aceh, Infoaceh.net – Pemerintah Aceh melalui Wakil Gubernur Fadhlullah menyerahkan secara resmi proposal pembangunan rumah bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kepada Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Fahri Hamzah, dalam pertemuan yang berlangsung di Pendopo Wagub Aceh, kawasan Blang Padang, Jum’at (20/6/2025).
Penyerahan proposal dilakukan dalam suasana akrab dalam agenda temu ramah dan sarapan pagi bersama yang turut dihadiri sejumlah pejabat daerah dan pusat.
Dari jajaran Pemerintah Aceh, hadir Asisten III Setda Aceh Muhammad Diwarsyah, Staf Ahli Gubernur Mahdi Efendi, Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh T. Aznal Zahri, Karo Isra Yusrizal, Ketua BRA Jamaluddin, serta perwakilan Kwarda Pramuka Aceh.
Sementara Wamen Fahri Hamzah didampingi para pejabat kementeriannya, antara lain Sekretaris Ditjen Perumahan Perdesaan, Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, dan Direktur Pembiayaan Perumahan.
Wagub Fadhlullah menyampaikan bahwa program pembangunan rumah untuk mantan kombatan merupakan bagian penting dari komitmen Pemerintah Aceh dalam menjaga keberlanjutan perdamaian dan mendukung proses reintegrasi yang berkeadilan.
“Proposal ini menjadi simbol harapan bahwa pemerintah pusat tetap bersama Aceh dalam merawat perdamaian dan membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang pernah berada di garis depan konflik,” ujar Fadhlullah.
Wamen Fahri Hamzah menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari proposal secara mendalam.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan kawasan permukiman, terutama di wilayah yang memiliki sejarah konflik.
“Permintaan ini sangat relevan dengan misi kementerian dalam pemerataan pembangunan berbasis keadilan sosial. Kami siap mendukung sejauh sesuai dengan ketentuan dan skema yang tersedia,” kata Fahri.
Sebelumnya, pada Kamis (19/6), Fahri Hamzah mengadakan pertemuan resmi dengan jajaran Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur. Pertemuan tersebut membahas berbagai peluang kolaborasi pembangunan, termasuk program renovasi rumah tidak layak huni, penguatan infrastruktur permukiman, serta skema pembiayaan rumah rakyat di Aceh.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi realisasi dukungan konkret dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan hunian layak di Aceh, khususnya bagi eks kombatan dan masyarakat miskin sebagai bagian dari upaya memperkuat perdamaian yang berkelanjutan.
