Pidie, Infoaceh.net – Dorongan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Pidie Sakti terus menguat, sebagai kabupaten pemekaran dari Pidie.
Seiring perjalanan waktu dan konsolidasi yang dilakukan sejak tahun 2018 atau 7 tahun lalu, Forum CDOB Pidie Sakti menilai wilayah ini memiliki semua syarat dasar untuk menjadi sebuah kabupaten mandiri di Provinsi Aceh.
Dari potensi sumber daya alam (SDA), kekuatan sosial budaya, kesiapan infrastruktur, hingga dukungan politik masyarakat akar rumput, semuanya memperlihatkan bahwa Pidie Sakti bukan hanya layak, tetapi sudah siap untuk dimekarkan.
Dalam pertemuan yang digelar bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah atau 9 Juni lalu di gedung Pelatihan Petani Kota Bakti Kecamatan Sakti, para tokoh masyarakat, keuchik dari 13 kecamatan, imum mukim, serta berbagai elemen masyarakat kembali meneguhkan komitmen bersama untuk terus memperjuangkan Pidie Sakti menjadi kabupaten baru.
Tak hanya sebagai cita-cita administratif, tapi juga sebagai jalan mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Potensi Pertanian dan Perkebunan Jadi Tulang Punggung Ekonomi
Wilayah yang diusulkan menjadi bagian dari CDOB Pidie Sakti terdiri dari 13 kecamatan di wilayah timur dan selatan Kabupaten Pidie.
Ke-13 Kecamatan tersebut adalah Sakti (rencana ibukota), Geumpang, Glumpang Baro,
Glumpang Tiga, Keumala, Kembang Tanjong, Mane, Mutiara, Mutiara Timur, Tangse, Tiro dan Kecamatan Titeue.
Warga di 13 kecamatan tersebut mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perkebunan.
Lahan pertanian yang luas, subur, dan cocok untuk komoditas strategis seperti padi, jagung, kacang tanah, kelapa, pinang, kakao, dan sayuran menjadikan daerah ini salah satu lumbung pangan di wilayah pantai timur Aceh.
Tak hanya tanaman pangan, potensi perkebunan rakyat juga cukup besar. Produk seperti kelapa dan pinang menjadi andalan ekspor lokal yang banyak dikirim ke daerah lain bahkan ke luar negeri. Dalam beberapa kecamatan, masyarakat juga telah mulai mengembangkan pertanian organik dan hasil-hasil olahan berbasis produk lokal, seperti minyak kelapa murni, gula aren, dan keripik pisang, sebagai bentuk inovasi ekonomi desa.
Potensi Perikanan, Peternakan dan Kehutanan
Beberapa wilayah yang memiliki akses ke sungai dan rawa juga menyimpan potensi perikanan air tawar yang besar. Budidaya ikan lele, nila, dan gabus mulai tumbuh sebagai kegiatan ekonomi alternatif yang menjanjikan. Sementara sektor peternakan rakyat seperti sapi, kambing, dan itik juga tersebar luas dan menjadi penopang kebutuhan konsumsi lokal maupun antar kecamatan.
Di sisi lain, beberapa kecamatan juga memiliki hutan rakyat dan kawasan lindung yang potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan konservasi, agroforestri, dan wisata alam berbasis masyarakat.
Sumber Daya Manusia dan Budaya Lokal yang Kuat
Dengan jumlah penduduk yang besar dan struktur masyarakat yang terorganisir baik melalui kelembagaan adat, dayah, dan forum desa, CDOB Pidie Sakti dinilai memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk mengelola wilayahnya secara mandiri.
SDM lokal terbukti mampu menjalankan pemerintahan gampong dengan cukup baik, mengelola dana desa secara produktif, serta aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial.
Nilai-nilai budaya Aceh yang kuat, kearifan lokal seperti musyawarah mukim, gotong royong (meuseuraya), serta peran penting ulama dan tokoh adat, menjadi modal sosial yang tak ternilai dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Kesiapan Infrastruktur Dasar
Dari sisi infrastruktur, sebagian besar kecamatan di wilayah CDOB Pidie Sakti sudah memiliki fasilitas dasar yang memadai. Jalan-jalan penghubung antar desa dan kecamatan sudah terbangun, meskipun masih ada yang perlu peningkatan kualitas.
Tersedia pula fasilitas pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga SMA, puskesmas dan pustu, balai pengajian, kantor keuchik, pasar desa, serta jaringan listrik dan air bersih yang mencakup sebagian besar wilayah.
Beberapa kecamatan seperti Sakti, Titeu, Keumala, Mutiara, Tiro, Tangse, Geumpang dan Glumpang Tiga, bahkan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pemerintahan baru apabila Pidie Sakti resmi menjadi kabupaten.
Produk Unggulan dan Potensi Wisata
Pidie Sakti juga memiliki beragam produk unggulan yang memiliki daya jual, mulai dari hasil pertanian olahan, makanan tradisional, hingga kerajinan tangan berbasis budaya Aceh. Produk-produk ini menjadi peluang ekonomi baru jika ditunjang dengan pelatihan, perizinan halal, kemasan, dan pemasaran yang modern.
Sementara itu, dari sisi pariwisata, wilayah ini menyimpan potensi wisata alam, religi, dan sejarah yang belum tergarap maksimal seperti di Tangse, Keumala dan Geumpang.
Situs-situs keagamaan, masjid tua, kawasan pegunungan dan sungai berair jernih, serta tradisi masyarakat lokal yang unik, dapat menjadi daya tarik tersendiri jika dikembangkan secara partisipatif dan berkelanjutan.
Dukungan Politik dan Administratif yang Semakin Solid
Sejak berdirinya Forum CDOB Pidie Sakti pada tahun 2018, proses konsolidasi dan penguatan dokumen telah dilakukan secara intensif. Para keuchik dari 13 kecamatan yang tergabung telah menandatangani dokumen komitmen sebagai wujud dukungan administratif dan politik dari tingkat bawah.
Hal ini didasarkan pada kekuatan argumentasi, potensi nyata yang dimiliki wilayah, serta besarnya aspirasi masyarakat akar rumput.
“Pidie Sakti tidak hanya layak dari sisi potensi, tapi sudah siap dari sisi dokumen, kelembagaan, dan dukungan sosial. Yang kita perlukan saat ini adalah dorongan bersama agar tahapan-tahapan formal bisa segera kita penuhi,” ujar M Nur Mahdi sebagai Ketua Presidium pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Pidie Sakti, Kamis malam (19/6/2025) di Banda Aceh.
Menanti Perhatian Serius Pemerintah Pusat
Meski semangat pemekaran terus menyala, perjuangan CDOB Pidie Sakti masih terkendala oleh kebijakan moratorium pemekaran yang belum dicabut oleh pemerintah pusat.
Pemerintah berdalih sebagian besar usulan DOB belum memenuhi syarat administratif dan teknis sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2024 dan PP No. 78 Tahun 2007.
Namun, Forum Pidie Sakti percaya bahwa wilayah mereka termasuk yang sudah memenuhi banyak persyaratan tersebut.
“Ini bukan sekadar soal administratif. Ini tentang keadilan pelayanan, efisiensi birokrasi, dan percepatan pembangunan. Jika wilayah ini terus digantung tanpa kepastian, maka ketimpangan pembangunan akan terus terjadi,” pungkasnya.
Dengan semangat kebersamaan yang kuat, masyarakat dan tokoh-tokoh di wilayah Pidie timur dan selatan berkomitmen untuk terus berjuang hingga Pidie Sakti berdiri tegak sebagai kabupaten baru di Aceh dan menjadi model keberhasilan pemekaran berbasis aspirasi rakyat.
