Infoaceh.net – Ekonomi Indonesia berpotensi menanggung beban berat akibat memanasnya konflik di Timur Tengah, menyusul bergabungnya Amerika Serikat dengan Israel dalam menyerang fasilitas nuklir Iran.
Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menghambat tercapainya target pertumbuhan ekonomi.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan bahwa rencana penutupan Selat Hormuz oleh Iran tengah menjadi sorotan dunia karena berpotensi menyebabkan kenaikan harga minyak mentah. Bagi Indonesia, Bhima menilai bahwa subsidi energi berpotensi melonjak signifikan dan membebani APBN.
“Yang paling berisiko tinggi adalah subsidi energi melonjak signifikan. Harga BBM naik, bahkan tarif listrik juga berisiko disesuaikan karena sejak 2017 tidak ada kenaikan tarif listrik,” ujar Bhima saat dihubungi VIVA, Senin (23/6/2025).
Bhima menuturkan, keterlibatan AS secara langsung dalam konflik ini juga akan mengganggu distribusi minyak dan gas (migas), serta berbagai bahan baku yang melalui Selat Hormuz. Harga minyak mentah diproyeksikan mencapai US$83 per barel setidaknya pada awal Juli 2025.
“Estimasi harga minyak mentah menyentuh US$80-US$83 per barel dalam waktu dekat, setidaknya awal Juli 2025. Meski permintaan energi saat ini sedang turun, tapi konflik bisa mendorong naiknya harga minyak signifikan,” tegasnya.
Bhima menekankan, terdapat hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, yakni lonjakan biaya impor BBM yang akan menyebabkan kenaikan pada inflasi harga yang diatur pemerintah, di tengah turunnya daya beli masyarakat.
“Harus diperhatikan pemerintah adalah lonjakan biaya impor BBM akan sebabkan inflasi harga yang diatur pemerintah melonjak, tapi di saat daya beli lesu. Ini bukan inflasi yang baik, begitu harga BBM naik, diteruskan ke pelaku usaha dan konsumen membuat pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat,” jelasnya.
Ekonomi Diperkirakan Hanya Tumbuh 4,5 Persen Jika Perang Berlangsung Lama
Bhima menilai, jika perang tersebut berlangsung lebih lama, maka ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,5 persen secara year on year (yoy) pada tahun ini. Artinya, ekonomi Indonesia tidak akan tumbuh sesuai target pemerintah yang sebesar 5,2 persen pada 2025, atau semakin berat mencapai pertumbuhan 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Proyeksinya jika perang berlangsung lebih lama ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 4,5 persen year on year tahun ini. Makin berat mencapai target 8 persen pertumbuhan ekonomi, karena situasi eksternalnya terlalu berat, ditambah adanya efisiensi anggaran pemerintah,” tegasnya.
Maka dari itu, Bhima mengatakan setidaknya ada empat hal yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, pemerintah harus segera mengamankan komitmen investasi dari negara Timur Tengah khususnya GCC (UAE, Qatar, Saudi dan sebagainya) sebelum eskalasi konflik di Timur Tengah terus naik. Kedua, mendorong pengembangan energi terbarukan lebih cepat, sehingga ketahanan energi dapat terjaga, tidak terlalu bergantung pada impor BBM dan LPG. Ketiga, mempercepat serapan anggaran khususnya yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja.
“Keempat, BI wajib memastikan transmisi suku bunga yang lebih rendah ke bank domestik,” imbuhnya.
