Banda Aceh, Infoaceh.net – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh mengamankan dua warga negara asing (WNA) asal Pakistan dan Malaysia karena melanggar aturan keimigrasian.
Keduanya diduga masuk atau tinggal di Indonesia secara ilegal tanpa dokumen yang sah.
Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas I TPI Banda Aceh, Gindo Ginting, dalam konferensi pers pada Selasa (24/6/2025) menjelaskan bahwa dua WNA tersebut masing-masing berinisial MA (57), warga negara Pakistan, dan MK, warga negara Malaysia.
Masuk Tanpa Dokumen, MA Jual Lukisan Kaligrafi
Menurut Gindo, MA masuk ke Indonesia secara ilegal melalui Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, pada tahun 2024 tanpa membawa paspor dan visa.
Ia kemudian berpindah-pindah ke sejumlah daerah seperti Jakarta, Pontianak, Putussibau, Sintang (Kalimantan Barat), Lampung, Palembang, hingga tiba di Banda Aceh pada Mei 2025.
“MA diketahui menjual lukisan kaligrafi di berbagai kota yang dikunjunginya. Saat diamankan di Banda Aceh, yang bersangkutan dalam kondisi sehat dan mampu berbahasa Indonesia,” jelas Gindo.
Barang bukti yang turut diamankan dari MA antara lain satu paspor kebangsaan Pakistan, telepon genggam, sejumlah dokumen identitas dari negara asal, serta uang tunai sebesar Rp800.000 yang diduga hasil dari penjualan lukisan.
Atas tindakannya, MA diduga melanggar Pasal 116 dan Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.
MK Overstay dan Bekerja Jadi Tukang Parkir di Banda Aceh
Sementara itu, MK, warga negara Malaysia, diketahui masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Dumai pada tahun 2020. Ia tinggal di salah satu dayah (pesantren) di Aceh Besar selama periode 2020–2023, kemudian menikah dengan perempuan asal Aceh dan menetap di Desa Merduati, Banda Aceh.
“MK diduga telah melebihi izin tinggal berdasarkan paspor Malaysia yang berlaku dari 14 Maret 2020 hingga 14 Maret 2025.
Ia juga diketahui bekerja sebagai juru parkir di sebuah swalayan di Banda Aceh,” ungkap Gindo.
Atas pelanggaran tersebut, MK dijerat dengan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 karena melakukan overstay atau melebihi izin tinggal.
“Saat ini, kami sedang berkoordinasi dengan pihak Imigrasi di Medan untuk proses penertiban dokumen sekali jalan serta deportasi MK ke negara asal melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda,” pungkas Gindo.
