Jakarta, Infoaceh.net – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membenarkan rencana pemindahan kepemilikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dari Bank Mandiri ke Badan Pengelola Investasi Danantara.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan proses spin-off “sedang berjalan” dan mengklaim masih berada dalam koridor rencana jangka panjang pemerintah.
Namun ia tak membeberkan skema, tenggat, maupun jaminan transparansi arah kebijakan syariahnya padahal BSI adalah bank syariah terbesar di tanah air.
Pernyataan Dian pada Rabu (26/6) kian menegaskan bahwa BSI akan segera keluar dari naungan Bank Mandiri dan masuk ke orbit Danantara, lembaga investasi anyar bentukan Presiden Prabowo yang landasan operasionalnya belum sepenuhnya jelas di mata publik.
Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, memilih bersikap tenang.
Ia menegaskan manajemen hanya fokus pada kinerja, sedangkan urusan kepemilikan berada di tangan pemegang saham.
Namun di sinilah letak keraguan: tanpa skema terbuka, publik sulit menilai apakah prinsip syariah tetap terjaga atau sekadar dikorbankan demi target laba.
Menteri BUMN Erick Thohir pun belum memberi kepastian. Katanya, pemerintah masih menunggu proposal resmi dari Danantara sebelum memutuskan. Padahal wacana ini sudah bergulir berbulan-bulan, koordinasi teknis disebut-sebut berjalan di belakang layar tanpa dialog publik.
Bank Syariah Indonesia lahir dari merger tiga bank Himbara BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah yang menelan biaya besar dan dijual sebagai tonggak kebangkitan ekonomi syariah nasional.
Kini publik justru dipinggirkan dari keputusan strategis. Jika label “syariah” hanya dipakai saat menjaring nasabah, lalu di mana peran umat ketika bank itu dialihkan ke lembaga non-publik dengan tata kelola masih kabur?.
Transparansi minim berbanding lurus dengan risiko maksimal bagi jutaan nasabah yang mempercayakan dana mereka kepada bank bernama “syariah”.
