Jakarta, Infoaceh.net – Konferensi Internasional Transformasi Pesantren (ICTP) 2025 resmi menyepakati pembentukan Forum Inisiatif Transformasi Pesantren (FITP) sebagai wadah kolaborasi dan komunikasi antar-pemangku kepentingan pesantren di Indonesia.
Forum ini lahir dari kesadaran kolektif akan pentingnya respon konkret terhadap tantangan kompleks yang dihadapi lembaga pendidikan Islam tradisional tersebut.
Ketua Steering Committee ICTP 2025, Dr. Taufik R. Abdullah, menyampaikan bahwa kesepakatan ini merupakan hasil dialog intensif dari 360 peserta konferensi yang digelar selama dua hari tiga malam di Hotel Sahid, Jakarta.
Para peserta berasal dari kalangan pimpinan pesantren, akademisi, tokoh pendidikan Islam, dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia.
“Pesantren hari ini menghadapi tantangan yang berlapis: dari ketertinggalan teknologi, keterbatasan anggaran, hingga resistensi internal terhadap perubahan. FITP dibentuk agar perubahan tidak berhenti di wacana, tapi berlanjut ke gerakan bersama,” ujar Taufik, Jumat (27/6/2025).
Taufik menjelaskan sejumlah problem pokok yang dibahas dalam ICTP, antara lain minimnya integrasi sistem pendidikan pesantren dengan dunia digital, lemahnya kemandirian ekonomi pesantren, serta kurikulum yang tertinggal dari tuntutan zaman.
“Tantangan internal ini semakin rumit dengan minimnya dukungan struktural dari negara,” jelasnya.
Peserta forum juga menyoroti belum tuntasnya implementasi regulasi turunan dari UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, terutama di tingkat daerah. Selain itu, alokasi anggaran negara terhadap pesantren dinilai masih sangat kecil dan belum proporsional meski APBN menyisihkan 20 persen untuk fungsi pendidikan.
“Pesantren tidak bisa terus diperlakukan sebagai lembaga pinggiran. Sudah saatnya negara hadir lebih serius melalui kebijakan afirmatif dan pendanaan yang memadai,” tegas Taufik, yang juga Anggota Komisi I DPR RI.
Dalam forum ICTP, banyak peserta yang mendorong Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengambil peran aktif mendorong terbentuknya FITP sebagai jejaring nasional. Forum ini diharapkan menjadi motor penggerak advokasi kebijakan, transformasi digital, serta penguatan kapasitas pesantren dalam menghadapi era disrupsi.
Tak hanya itu, peserta ICTP juga mendesak pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di bawah Kementerian Agama RI sebagai bentuk keseriusan struktural.
Saat ini, pesantren hanya difasilitasi oleh unit kerja setingkat direktorat, yang dinilai tidak sebanding dengan tantangan dan jumlah pesantren yang mencapai puluhan ribu di seluruh Indonesia.
“Kami butuh afirmasi struktural. Direktorat Jenderal Pesantren akan jadi wujud konkret komitmen negara. Tanpa itu, transformasi hanya akan jadi slogan,” ucap Taufik, yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Syuro DPP PKB.
ICTP 2025 digadang-gadang menjadi tonggak baru dalam perjuangan mereformasi pesantren agar tidak hanya bertahan, tapi juga berperan aktif dalam visi besar Indonesia Emas 2045.
Forum ini menutup rangkaian acara dengan mandat yang jelas: pesantren harus menjadi bagian strategis pembangunan nasional, bukan sekadar pelengkap sejarah.
Editor: M. Saman
