Infoaceh.net – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, menyambut pelantikan Rilke Jeffri Huwae sebagai Direktur Jenderal Penegakan Hukum dan Ma’mun sebagai Direktur Penindakan Pidana di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai langkah strategis memperkuat pengawasan sektor energi dan pertambangan nasional.
Pelantikan yang dipimpin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Selasa (25/6/2025) itu dinilai menjadi momentum penting untuk menghentikan maraknya tambang ilegal dan pelanggaran izin minerba yang kerap dibiarkan tanpa sanksi tegas.
“Penempatan orang dengan latar belakang hukum di posisi ini menandakan pemerintah mulai menyentuh akar persoalan tambang dan energi yang selama ini sarat pelanggaran. Ini langkah maju yang harus kita kawal,” ujar Jalal di Jakarta, Jumat (27/6/2025).
Menurutnya, arahan Presiden dan Menteri ESDM agar Ditjen Gakkum tampil profesional, berani, dan berintegritas harus dibuktikan dengan tindakan konkret.
Ia menegaskan bahwa Ditjen Gakkum tidak boleh berhenti di level administratif, tetapi harus turun ke lapangan menindak pelanggar dan menuntaskan konflik pertambangan secara adil dan transparan.
Jalal juga mengingatkan pentingnya mengembalikan semangat Pasal 33 UUD 1945 dalam pengelolaan sumber daya alam, yakni bahwa kekayaan bumi dan air dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Kita tidak butuh pejabat yang hanya menambah daftar panjang birokrasi. Kita butuh penegak hukum yang menjaga amanah konstitusi, memastikan tambang tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tapi benar-benar memberi manfaat untuk daerah dan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat VII, Jalal mengaku siap mengawal kinerja Ditjen Gakkum dari hulu hingga hilir.
Baginya, sektor energi dan pertambangan yang bersih dan taat hukum bukan hanya soal investasi, tetapi juga tentang menjaga masa depan bangsa.
Ia juga menyinggung pentingnya penguatan kelembagaan Gakkum secara struktural dan anggaran, agar bisa bekerja optimal tanpa intervensi politik atau tekanan korporasi.
“Ini bukan sekadar pelantikan biasa. Ini adalah titik tolak bagi pemerintah menunjukkan bahwa mereka tidak kompromi terhadap pelanggaran hukum di sektor energi. Kami akan pastikan Gakkum hadir bukan untuk berpose, tapi bertindak,” pungkasnya.
