Banda Aceh, Infoaceh.net – Ultimatum keras yang dilontarkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait lambannya realisasi APBA 2025 ternyata belum membuahkan hasil.
Hingga akhir Juni, serapan anggaran keuangan baru mencapai 28 persen dan fisik 31 persen, Jauh dari target yang ditetapkan.
Peringatan itu disampaikan Mualem saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Pemerintah Aceh di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Senin (23/6/2025).
Rapat turut dihadiri Wakil Gubernur Fadhlullah, Plt Sekda Aceh M. Nasir Syamaun, para asisten, serta seluruh Kepala SKPA dan Kepala Biro.
Dalam arahannya, Mualem meminta tindak lanjut dari hasil rapim dijalankan secara konkret dan terukur. Ia menyoroti sejumlah kegiatan yang belum berjalan optimal, dan menuntut laporan langsung atas hambatan-hambatan yang mengganjal pelaksanaan program.
“Kalau belum tuntas, saya ingin tahu langsung apa kendalanya. Segera komunikasikan dengan Pak Sekda supaya bisa kita ambil tindakan,” tegas Mualem.
Namun kenyataannya, peringatan Mualem tak membuat serapan anggaran bergerak signifikan. Instruksi dari mantan Panglima GAM ini justru dinilai sebagai “bunyi tanpa taji“, karena nyaris tidak berdampak pada kinerja dinas.
Mualem juga mengingatkan pentingnya komunikasi antarperangkat daerah agar target realisasi, termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus), bisa tercapai. Tapi sampai akhir semester pertama, belanja pemerintah masih tersendat.
Sementara Wakil Gubernur Fadhlullah menekankan pentingnya sinergi antara Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan SKPA. Ia menyoroti lemahnya komunikasi yang berimbas pada proses tender yang molor.
“ULP jangan hanya menunggu. Harus aktif berkomunikasi dengan dinas. Kalau komunikasi lancar, proses tender juga cepat selesai,” ucap Fadhlullah.
Plt Sekda Aceh, M. Nasir Syamaun menargetkan realisasi anggaran bisa mencapai 35 persen paling lambat 30 Juni. Namun, ia mengakui proses pengadaan masih lambat akibat kendala teknis internal.
“Kita sepakat semua lelang harus tuntas akhir Juni. Tapi komitmennya belum seragam di semua SKPA,” kata Nasir.
Ia meminta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) mengoordinasikan percepatan tender dan mengantisipasi potensi sisa dana Otsus, yang selama ini kerap gagal terserap maksimal akibat lambannya pelaksanaan pada semester pertama.
