Banda Aceh, Infoaceh.net – Praktik pengadaan barang dan jasa melalui sistem epurchasing atau e-katalog konstruksi dinilai telah menjadi “lahan empuk” bagi persekongkolan dan praktik korupsi di berbagai daerah.
Pernyataan ini disampaikan Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjadi di Medan, Sumatera Utara (Sumut).
Dalam kasus tersebut, enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut Topan Obaja Putra Ginting yang merupakan orang dekat Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang diduga menerima gratifikasi senilai Rp8 miliar.
“Kalau orang dekat gubernur bisa terima Rp8 miliar, wajar kalau publik bertanya-tanya: apakah gubernurnya benar-benar bersih?” tegas Nasruddin, Ahad (29/6/2025).
Ia menjelaskan, OTT itu berawal dari dugaan korupsi dalam proyek pengadaan infrastruktur senilai total Rp246,05 miliar.
Proyek tersebut meliputi: Pembangunan Jembatan Idano (Kab. Nias Barat) – Rp47,5 miliar.
Pembangunan Jembatan Aek Sipage – Rp22 miliar, Peningkatan Jalan Hutaimbaru – Sipiongot (Padang Lawas Utara) – Rp61,8 miliar, Peningkatan Jalan Sipiongot – Batas Labuhan Batu – Rp96 miliar, Rekonstruksi Jalan Aek Kota Batu (Kab. Labuhan Batu) – Rp18,75 miliar
Semua proyek tersebut tidak melalui proses tender terbuka, melainkan dilakukan lewat mekanisme epurchasing, yang dinilai lebih cepat namun rawan disalahgunakan.
“Dengan sistem e-katalog, PPK atau KPA bisa langsung klik dalam hitungan menit setelah ada kesepakatan ‘deal-deal’ tertentu, termasuk fee kepada oknum pejabat. Inilah ladang persekongkolan yang sangat subur,” tegas Nasruddin.
Menurutnya, sangat tidak masuk akal bila kepala dinas atau pejabat tinggi daerah tidak mengetahui adanya proyek-proyek bernilai ratusan miliar rupiah tersebut.
“Kasus di Sumut hanyalah puncak gunung es. Banyak yang terjadi tapi belum terendus karena belum sial saja,” ujarnya.
Padahal, sistem epurchasing selama ini dipromosikan sebagai solusi transparan untuk menghindari praktik kotor dalam pengadaan. Bahkan Presiden RI menyambut antusias peluncuran e-Katalog versi 6.0 beberapa waktu lalu.
Namun realitas di lapangan, kata Nasruddin, justru menunjukkan potensi penyimpangan yang besar.
Untuk itu, ia mendesak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum (APH) untuk lebih proaktif mengawasi proses pengadaan, terutama dalam sistem e-katalog.
“APIP itu punya ID dan bisa langsung masuk ke sistem. Mereka harus aktif memantau. Kalau ada produk atau jasa yang tayang lalu dalam hitungan jam langsung diklik oleh PPK, patut dicurigai ada persekongkolan,” tutupnya.
