Infoaceh.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan senilai ratusan miliar rupiah di wilayah Sumatera Utara (Sumut).
Kelima tersangka tersebut yaitu Topan Ginting (TOP), Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut; Rasuli Efendi Siregar (RES), Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Heliyanto (HEL), PPK Satker Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumut; M. Akhirun Efendi Siregar (KIR), Direktur Utama PT DNG; dan M. Rayhan Dulasmi Pilang (RAY), Direktur PT RN.
Nama Topan Ginting menjadi sorotan publik karena dikenal sebagai sosok “kesayangan” Gubernur Sumut, Bobby Nasution. Ia baru saja dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR, namun kini justru ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Menariknya, penetapan Topan Ginting sebagai tersangka memicu reaksi publik. Sejumlah karangan bunga berisi ucapan terima kasih kepada KPK terlihat berjejer di sejumlah sudut Kota Medan. Video dan foto papan bunga tersebut viral di media sosial, termasuk di platform X (dulu Twitter).
“Warga Medan ‘Rayakan’ Penangkapan Topan Obaja Putra Ginting, pejabat kesayangan Gubernur Bobby Nasution,” tulis akun @BebySoSweet, Minggu (30/6/2025).
“Warga pajang papan bunga sindir proyek gagal Lapangan Merdeka, Stadion Teladan, hingga kedzholiman Topan CS di Medan,” sambungnya.
“Selamat ya buat warga Medan,” timpal warganet lain di kolom komentar.
Sementara itu, KPK membuka peluang untuk memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam kasus korupsi yang menyeret anak buahnya tersebut.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa pihaknya akan memintai keterangan siapa pun yang diduga terlibat dalam aliran dana suap, termasuk Bobby Nasution.
“Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke kepala dinas yang lain atau ke gubernurnya, kami akan minta keterangan,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (28/6/2025).
Asep menjelaskan, penyidikan dilakukan dengan pendekatan follow the money, atau mengikuti aliran uang. Dana yang diselidiki diduga berasal dari pihak swasta sebagai pemberi suap.
“Kami bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri ke mana saja uang itu bergerak,” lanjutnya.
Menurutnya, penyidikan masih dalam tahap awal, sehingga sangat mungkin ada pihak-pihak lain yang akan dimintai keterangan lebih lanjut.
Dalam kasus ini, Topan Ginting, Rasuli Efendi Siregar, dan Heliyanto diduga menerima suap dari M. Akhirun Efendi Siregar dan M. Rayhan Dulasmi Pilang guna memuluskan pemenangan tender proyek pembangunan jalan di Sumut.
Tersangka KIR dan RAY disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara itu, TOP, RES, dan HEL dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau Pasal 12B UU Tipikor, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
KPK memastikan akan menindaklanjuti setiap petunjuk baru yang mengarah pada pihak-pihak yang lebih tinggi, termasuk jika aliran dana mencurigakan menelusup hingga ke ruang kerja Gubernur.
