Infoaceh.net – Rencana pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan untuk menulis ulang sejarah resmi Indonesia menuai polemik.
Sejumlah tokoh nasional, mulai dari Mahfud MD hingga PDIP, secara terbuka menolak inisiatif tersebut dan memperingatkan risiko distorsi sejarah.
Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof. Mahfud MD, mengungkapkan bahwa usulan revisi sejarah sempat dibahas dalam rapat kabinet saat dirinya masih menjabat Menko Polhukam di era Presiden Jokowi. Kala itu, diskusi muncul pasca kebijakan pemberian santunan non-yudisial kepada korban pelanggaran HAM berat.
Menurut Mahfud, usulan penulisan sejarah kembali mendapat dukungan dari sejumlah akademisi dan lembaga seperti LIPI, UGM, dan LSM.
Namun Mahfud secara tegas menolak gagasan agar negara menjadi penulis utama sejarah.
“Sejarah jangan ditulis oleh pemerintah. Lebih baik negara siapkan dana, lalu akademisi yang menulis dengan metodologi mereka sendiri,” katanya dalam program Kita Bicara di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (1/7/2025).
Mahfud juga menyinggung tidak dimasukkannya tokoh besar seperti KH. Hasyim Asy’ari dalam buku sejarah resmi sebelumnya. Menurutnya, hal ini menunjukkan lemahnya objektivitas sejarah jika ditulis negara.
Pandangan senada disampaikan oleh A.M. Hendropriyono. Mantan Kepala BIN itu menilai sejarah seharusnya ditulis oleh akademisi, bahkan jika perlu melibatkan peneliti asing yang dinilai lebih independen.
“Sejarah jangan ditulis oleh yang menang atau yang kalah. Biarkan pihak ketiga dari kampus yang objektif menulisnya,” ujar Hendro.
Hendro mencontohkan bagaimana banyak pengetahuan sejarah Indonesia—seperti Candi Borobudur—berasal dari riset peneliti Belanda. “Kalau bukan karena mereka, kita hanya punya cerita rakyat yang tidak ilmiah,” katanya.
Sementara itu, penolakan terhadap proyek ini juga datang dari partai penguasa. Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Maria Yohana Esti Wijayati, menyatakan bahwa penulisan ulang sejarah resmi harus dihentikan total karena telah menimbulkan gejolak dan melukai banyak pihak.
“Dengan tegas, kami minta proyek penulisan ini disetop. Ini sudah bukan hanya soal penundaan lagi,” ujarnya di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).
Esti juga menyebut Komisi X DPR akan segera memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk evaluasi.
Esti menyoroti kekhawatiran soal akurasi, terutama setelah sejumlah sejarawan menyatakan mundur dari tim penulisan karena perbedaan visi. Ia juga memperingatkan bahwa narasi sejarah yang ditulis sepihak berpotensi menyimpang dari fakta sejarah.
Pemerintah sendiri menargetkan proyek penulisan ulang sejarah rampung pada Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.
Fadli Zon mengklaim penyusunan buku telah mencapai progres di atas 50 persen dan akan membuka ruang diskusi publik setelah draft mendekati selesai. Namun, saat diminta tanggapan soal desakan penghentian proyek, Fadli memilih bungkam.
