Infoaceh.net – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meluapkan amarahnya dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu siang, 2 Juli 2025.
Bukan soal anggaran, Bahlil marah karena absennya data akurat soal program swasembada energi desa.
Dengan nada tinggi, Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar menegur keras jajaran Kementerian ESDM dan PLN.
Ia mengaku heran karena sampai saat ini belum menerima angka pasti terkait jumlah desa yang menjadi target pengembangan energi mandiri di seluruh Indonesia.
“Ini enggak tahu dirjen saya yang enggak benar atau Dirut PLN-nya yang enggak benar,” tegas Bahlil, menyulut keheningan di ruang rapat.
Program swasembada energi, kata Bahlil, adalah bagian vital dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian energi di desa-desa. Tapi tanpa data yang jelas dan koordinasi yang kuat, program itu akan mandek.
Perbedaan data antara Kementerian ESDM dan PLN makin menyulut emosinya. Kementerian ESDM menyebut ada sekitar 5.600 desa sebagai target, sementara PLN menyebut angka 10.000.
“Ini 10 ribu? Tambang? Kok bisa jauh sekali perbedaannya,” sergahnya dengan nada tinggi.
Tak hanya itu, Bahlil juga langsung meminta Dirjen EBTKE dan Dirut PLN Darmawan Prasodjo menemuinya setelah rapat. “Kalian habis ini ketemu sama saya. Kurang ajar kalian ini.
Masih mau jadi dirjen kau?” bentaknya lantang, membuat seisi ruang sidang mendadak sunyi.
Ia menilai lemahnya koordinasi dan tidak adanya data ter-update menjadi hambatan utama pelaksanaan program energi mandiri.
Bahlil juga menyindir keras direksi baru PLN yang dinilainya belum memahami substansi program, meski jabatan Dirut masih dijabat oleh orang lama.
“Direksi PLN kelihatannya baru juga jadi, materinya baru, padahal dirut-nya cuma satu, enggak berubah-ubah,” tukasnya.
Ketegangan itu disaksikan langsung oleh para anggota dewan yang tampak mencermati dinamika internal Kementerian ESDM dan PLN.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari PLN maupun pejabat ESDM atas kemarahan terbuka dari sang menteri.
Insiden ini menegaskan satu hal: tanpa data yang valid dan koordinasi yang rapi, program ambisius seperti swasembada energi desa bisa berujung stagnan.
