Infoaceh.net – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 26 Juni 2025, terkait proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumatra Utara dan Satker PJN Wilayah I Sumut kini menimbulkan tanda tanya besar.
Dari enam orang yang diamankan dalam OTT tersebut, hanya lima yang ditetapkan sebagai tersangka. Satu orang lainnya hingga kini masih misterius.
KPK menetapkan dua pihak swasta sebagai penyuap, yaitu Direktur Utama PT DNG, M. Akhirun Efendi Siregar, dan Direktur PT RN, M. Rayhan Dulasmi Pilang.
Sedangkan tiga pejabat pemerintah sebagai penerima suap adalah Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala UPTD Gunung Tua sekaligus PPK Dinas PUPR Sumut, Rasuli Efendi Siregar, serta Heliyanto, PPK di Satker PJN Wilayah I Sumut.
“Sampai saat ini, KPK telah mengamankan enam orang dan malam ini sedang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya pada Jumat, 27 Juni 2025.
Namun dalam konferensi pers pada Sabtu, 28 Juni 2025, hanya lima orang yang diumumkan sebagai tersangka. Satu orang lagi disebut hanya sebagai “saksi”, tanpa penjelasan siapa dia dan apa keterlibatannya dalam kasus ini.
Fungsionaris PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, meminta KPK terbuka kepada publik soal identitas saksi keenam itu. Ia menyebut ada dugaan kuat bahwa sosok tersebut merupakan mantan Kapolres di Sumatera Utara.
“Beredar informasi bahwa orang yang dijadikan saksi tersebut diduga salah satu mantan Kapolres di Sumut,” kata Sutrisno di Medan, Minggu, 29 Juni 2025.
Menurutnya, publik berhak tahu siapa orang keenam dalam OTT itu. Ia khawatir ada upaya untuk melindungi pihak tertentu dari jeratan hukum.
“Jangan ada yang dilindungi. Kalau memang terlibat atau diduga menerima aliran dana, sampaikan saja ke publik. KPK harus adil dan transparan,” tegas mantan anggota DPRD Sumut periode 2014–2019 itu.
Dalam pernyataannya sebelumnya, KPK menyebut bahwa OTT ini baru permulaan dari penelusuran lebih dalam terhadap proyek-proyek lain. “Tentu kegiatan tangkap tangan ini bukan pintu akhir, tetapi ini pintu awal untuk kemudian KPK akan mendalami dan menelusuri proyek-proyek pengadaan lainnya,” ujar Budi pada Senin, 30 Juni 2025.
Namun hingga Jumat, 4 Juli 2025, baik Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu maupun Budi Prasetyo belum memberikan klarifikasi resmi terkait identitas saksi keenam yang dibawa dalam OTT tersebut.
Ketertutupan ini semakin menguatkan spekulasi publik bahwa ada aktor kuat yang dilindungi. Jika benar, maka kredibilitas KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi kembali dipertaruhkan di tengah sorotan terhadap dugaan korupsi di level daerah yang makin masif dan terstruktur.
