Jakarta, Infoaceh.net – Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan urgensi dan biaya pengadaan robot polisi yang dipamerkan Kepolisian Republik Indonesia saat peringatan HUT Bhayangkara ke‑79 di Monas.
Peneliti ICW Almas Sjafrina menilai rencana belanja alat canggih ini berseberangan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah serta kritik publik atas kinerja layanan kepolisian.
“Polri perlu menjelaskan dulu tujuan penggunaan dan besar biaya robot‑robot itu. Apakah benar menyasar kebutuhan yang memang tak bisa atau tak efektif ditangani SDM manusia?” kata Almas, Kamis (3/7/2025).
Menurutnya, di momen peringatan Bhayangkara seharusnya Polri memprioritaskan komitmen reformasi kelembagaan ketimbang memamerkan teknologi mahal. “Kekecewaan publik sudah terlalu sering, transparansi anggaran wajib dibuka,” tegasnya.
Almas mengingatkan bahwa keterbukaan informasi belanja negara diatur jelas dalam Perpres PBJ, UU Keterbukaan Informasi Publik, serta Perki Standar Layanan Informasi Publik. Tanpa penjelasan rinci, kata dia, publik berhak curiga.
Pada parade 1 Juli, Polri menurunkan dua robot tank, dua robot ropi, satu robot drone agrikultur, sepuluh robot anjing, dan sepuluh robot humanoid di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming, dan Panglima TNI Agus Subiyanto.
Inspektur Pengawasan Umum Komjen Dedi Prasetyo menjelaskan perangkat itu dirancang untuk pengawasan di zona berbahaya, penjinakan bom, penanganan penyanderaan, hingga patroli cerdas berbasis face‑recognition. “Robot adalah mitra strategis, bukan pengganti manusia,” tulis Dedi, Rabu (2/7).
Ia memastikan seluruh unit masih tahap demonstrasi hingga 2026 sebelum masuk fase pelatihan, riset bersama universitas, dan uji coba terbatas di Samsat, SPKT, serta layanan publik Polda.
Meski begitu, ICW menilai penjelasan “masih demo” justru mempertegas perlunya audit independen agar anggaran teknologi tidak membengkak tanpa manfaat jelas.
Dalam suasana efisiensi APBN, gagasan robot polisi sontak menimbulkan tanda tanya: seberapa besar dana yang digelontorkan, dan apakah biaya sebesar itu lebih mendesak ketimbang memperbaiki pelayanan dasar kepolisian yang kerap dikeluhkan masyarakat? Sampai sekarang Polri belum mempublikasikan rincian anggaran pengadaan ataupun skema kemitraan risetnya.
Bagi ICW, keheningan itu justru menciptakan cibiran baru di tengah upaya institusi Bhayangkara memulihkan kepercayaan publik.
