Jakarta, Infoaceh.net – Sosok Agustina Hastarini atau yang lebih dikenal publik sebagai Tina Astari tengah menjadi sorotan setelah viral surat permintaan fasilitas negara untuk kunjungan “misi budaya” ke Eropa.
Surat resmi yang menggunakan kop Kementerian Koperasi dan UKM tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian, Arif Rahman Hakim.
Dalam surat itu, Tina selaku istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman, meminta pendampingan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di enam negara—Turki, Bulgaria, Belanda, Belgia, Prancis, Swiss dan satu negara tambahan yakni Italia. Kunjungan dijadwalkan berlangsung dari 30 Juni hingga 14 Juli 2025.
Publik mempertanyakan legalitas surat itu karena Tina tidak memegang jabatan struktural di kementerian, meski diketahui menjabat sebagai Penasihat Dharma Wanita Persatuan.
Banyak yang menilai permintaan pendampingan dari perwakilan negara terlalu berlebihan jika hanya untuk perjalanan pribadi bermotif “budaya”.
Sebelum aktif mendampingi suami di dunia politik dan kementerian, Tina dikenal sebagai aktris sinetron dan film pada era 2000-an.
Ia pernah membintangi sinetron seperti Darah Gudang, Zahra, Sinar, Wanita Perindu Surga, dan Cinta yang Hilang. Tina juga bermain di layar lebar dalam film Lari dari Blora (2008) dan The Promise (2017). Lahir di Jakarta pada 19 Agustus 1979, Tina kemudian merambah bisnis kecantikan dan kesehatan.
Dalam dunia organisasi sosial-politik, Tina menjabat sebagai Ketua Bidang Kemitraan di Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) dan merupakan anggota aktif Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG), wadah sosial para istri politisi partai berlambang pohon beringin.
Viralnya surat permintaan fasilitas negara itu membangkitkan kekhawatiran publik atas potensi penyalahgunaan wewenang serta lemahnya transparansi anggaran dalam perjalanan dinas tidak resmi. Kementerian Luar Negeri bahkan mengonfirmasi bahwa mereka tidak menginisiasi permintaan tersebut.
Peristiwa ini menjadi pengingat penting tentang perlunya akuntabilitas dari para pendamping pejabat publik. Sebab, apapun tujuan kegiatan luar negeri, kejelasan mandat, dasar hukum, dan manfaatnya bagi negara harus dikedepankan. Nama Tina Astari pun kini melekat tak hanya sebagai selebritas dan istri menteri, tetapi juga simbol dari polemik fasilitas negara dan transparansi publik yang dipertanyakan.
