JAKARTA, Infoaceh.net – Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng, melontarkan kritik keras terhadap besarnya alokasi anggaran pendidikan kedinasan dalam APBN yang dinilai tidak adil.
Dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Sabtu (5/7/2025), Mekeng menyoroti ketimpangan distribusi anggaran pendidikan nasional.
“Ini saya namakan pendidikan tidak berkeadilan. Masa 13.000 orang menikmati Rp104 triliun, sementara 62 juta siswa dari pendidikan dasar hingga menengah hanya kebagian Rp91,2 triliun?” ujarnya.
Politisi senior Partai Golkar itu menyebut sejak 2020, anggaran pendidikan terus meningkat dari Rp542 triliun menjadi Rp724 triliun pada 2025. Namun menurutnya, peningkatan ini tak dirasakan secara merata oleh masyarakat, khususnya di lapisan bawah.
Tak hanya itu, Mekeng juga menyoroti realita pahit di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), di mana anak-anak masih kesulitan mengakses pendidikan yang layak. Di sisi lain, banyak guru mengalami keterlambatan gaji, kurang pelatihan, bahkan tak jelas status kerjanya.
“Kalau kita mau capai Indonesia Emas 2045, jangan sampai justru jadi Indonesia Cemas. Yang formal dulu dibenahi. Stop kucurkan dana jumbo ke pendidikan kedinasan yang hanya dinikmati segelintir orang,” tegasnya.
Ia juga menyinggung sarana dan prasarana sekolah yang memprihatinkan di berbagai daerah, seperti ruang kelas rusak dan minim fasilitas belajar. Menurutnya, pemerataan pendidikan tak akan tercapai jika kesejahteraan guru terus dikesampingkan.
“Kalau guru saja tidak sejahtera, bagaimana kita mau bicara pendidikan bermutu?” kata Mekeng.
Sebagai solusi, ia meminta Sri Mulyani menghidupkan kembali mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan untuk pendidikan melalui Komisi XI. Mekeng beralasan, langkah ini penting agar pengawasan dan penyaluran anggaran lebih tepat sasaran ke daerah-daerah.
“Dulu waktu saya Ketua Komisi XI, ada DAK penugasan. Sekarang kasih lagi ke kami. Kami yang langsung turun ke sekolah-sekolah, tahu betul kondisi nyatanya,” pungkasnya.
Desakan Mekeng muncul di tengah sorotan publik atas ketimpangan distribusi dana pendidikan nasional. Wacana pemangkasan anggaran pendidikan kedinasan bisa menjadi kontroversi panjang, namun pernyataan ini sekaligus membuka ruang evaluasi serius terhadap keadilan pengelolaan anggaran pendidikan di Indonesia.
