PIDIE, Infoaceh.net — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fad mendesak pemerintah pusat untuk segera menunaikan janji kompensasi bagi seluruh korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi selama masa Daerah Operasi Militer (DOM) masa konflik bersenjata di Aceh.
Desakan itu disampaikan Fadhlullah saat peresmian Memorial Living Park Rumoh Geudong, Kamis (10/7/2025), di Gampong Bili Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie—lokasi bekas Pos Sattis Rumoh Geudong, yang menjadi salah satu simbol kekejaman militer di masa konflik Aceh.
Peresmian memorial yang dibangun di atas lahan seluas 7 hektare ini turut dihadiri Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Wakil Menteri HAM Mugiyanto dan Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti.
Pembangunan memorial tersebut menghabiskan anggaran Rp13,2 miliar, dikerjakan sejak Oktober 2023 hingga Mei 2024.
Dalam sambutannya, Wagub Fadhlullah—yang merupakan putra asli Glumpang Tiga—menyampaikan kesaksiannya tentang kekerasan yang dialami warga di sekitar Rumoh Geudong selama konflik bersenjata.
Ia menegaskan bahwa banyak korban hingga kini belum menerima kompensasi yang dijanjikan.
“Beberapa hari lalu kami menerima 28 perwakilan korban. Mereka menuntut haknya. Ratusan nama sudah diajukan, tapi banyak yang belum menerima sepeser pun,” ungkap Fadhlullah.
Ia juga mengajak masyarakat untuk mensyukuri perdamaian Aceh yang telah berlangsung, serta mendorong pembangunan Aceh berlandaskan kejujuran dan keterbukaan.
Sementara itu, Menko Yusril menegaskan pembangunan Memorial Living Park merupakan bagian dari upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial, sebagaimana program pemerintah di bawah Presiden Jokowi.
“Tempat ini bukan hanya ruang publik, tapi juga ruang ingatan kolektif dan pemulihan. Ini bentuk pengakuan negara atas peristiwa masa lalu dan komitmen untuk tidak mengulanginya,” kata Yusril.
Ia menambahkan, pemeliharaan memorial harus dilakukan secara berkelanjutan agar tidak menjadi proyek terbengkalai.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi pada Januari 2023 mengakui 12 pelanggaran HAM berat masa lalu. Tiga di antaranya terjadi di Aceh: peristiwa Rumoh Geudong (Pidie, 1998), tragedi Simpang KKA (Aceh Utara, 1999), dan pembantaian Jambo Keupok (Aceh Selatan, 2003).
Peresmian memorial ini menjadi penanda komitmen lanjutan pemerintah dalam menjalankan program pemulihan non-yudisial bagi para korban dan keluarga mereka.
