Jakarta, Infoaceh.net – Penanganan kasus dugaan korupsi besar dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di tubuh PT Pertamina (Persero) menunjukkan perkembangan signifikan.
Kejaksaan Agung (Kejagung) RI secara resmi menetapkan sembilan orang sebagai tersangka baru dalam perkara yang menyeret sejumlah nama besar di sektor energi nasional.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar, menyampaikan bahwa penetapan ini dilakukan setelah tim penyidik mengantongi bukti yang cukup.
“Penyidik menyimpulkan telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk meletakkan sebanyak sembilan tersangka,” ujar Abdul Qohar dalam konferensi pers yang digelar Kamis malam, 10 Juli 2025.
Kasus ini mencakup dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan minyak mentah dan produk kilang oleh PT Pertamina (Persero), Sub Holding, dan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam kurun waktu 2018 hingga 2023.
Skema tata niaga dan pengelolaan energi tersebut diduga kuat telah mengakibatkan kerugian besar terhadap keuangan negara, yang sebelumnya disebut mencapai Rp193,7 triliun.
Identitas Sembilan Tersangka Baru
Berikut adalah identitas sembilan tersangka baru yang diumumkan oleh Kejagung:
- AE, mantan VP Supply dan Distribusi PT Pertamina (2011–2015)
- AB, eks Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina (2014)
- TN, VP Intermediate Supply Pertamina (2017–2018)
- DS, VP Product Trading ISC Pertamina (2019–2020)
- AS, Direktur Gas, Petrokimia & Bisnis Baru di PT Pertamina International Shipping
- HW, mantan SVP Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina (2018–2020)
- MH, Business Development Manager PT Trafigura (2019–2021)
- IP, Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi
- MRC (Muhammad Riza Chalid), pemilik manfaat (beneficial owner) PT Tanki Merak dan PT Orbit Terminal Merak
Rangkaian Penyelidikan dan Tersangka Sebelumnya
Sebelum penetapan tersangka baru ini, Kejagung telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap puluhan saksi dari berbagai posisi strategis di Pertamina Group dan perusahaan terkait.
Misalnya, pada Senin, 5 Mei 2025, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengungkapkan pemeriksaan terhadap sepuluh saksi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Sub Holding, dan KKKS selama periode 2018-2023.
Para saksi tersebut berasal dari posisi eksekutif dan manajerial di berbagai entitas Pertamina International Shipping, British Petroleum, Pertamina Patra Niaga, hingga direktur perusahaan swasta.
Kasus ini juga telah menyeret beberapa nama lain sebagai tersangka sebelumnya. Mereka termasuk Riva Siahaan (RS), Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Sani Dinar Saifuddin (SDS), Direktur Optimasi Feedstock dan Produk; Yoki Firnandi (YF), Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; Agus Purwono (AP), Vice President Feedstock Manajemen Kilang Pertamina Internasional; serta Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR), yang merupakan beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa.
Selain itu, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa, Komisaris PT Jenggala Maritim, serta Dimas Werhaspati (DW) dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ), yang merupakan Komisaris Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, juga masuk daftar tersangka.
Pada akhir Februari 2025, Kejagung juga telah mengumumkan dua tersangka baru lainnya, yaitu Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, dan Edward Corne, selaku VP Trading Produk Pertamina Patra Niaga.
Pengembangan kasus ini menunjukkan keseriusan Kejagung dalam menuntaskan dugaan korupsi skala besar di sektor migas nasional, demi mengembalikan keuangan negara yang diduga dirugikan secara masif.
