BANDA ACEH, Infoaceh.net — Kota Lhokseumawe resmi ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Onshore Receiving Facility (ORF) untuk pengolahan minyak dan gas dari Blok Andaman, khususnya Sumur Tangkulo 1.
Keputusan strategis ini diumumkan dalam rapat koordinasi yang digelar di Pendopo Gubernur Aceh, Selasa (15/7/2025), yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan sektor energi nasional dan daerah.
Penetapan ini menjadi tonggak penting bagi Aceh dalam rantai industri migas nasional.
Selain membuka peluang investasi, pembangunan ORF juga diproyeksikan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan infrastruktur di kawasan utara provinsi.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, Presiden Direktur Mubadala Energy Indonesia Abdulla Bu Ali, Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar, pejabat SKK Migas, Kementerian ESDM, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), serta perwakilan Harbour Energy.
Hadir pula Kepala SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi, Azhari Idris, tokoh migas asal Aceh.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menegaskan bahwa pengelolaan sektor migas harus dilakukan secara bertanggung jawab, aman, dan membawa kesejahteraan nyata bagi rakyat Aceh.
Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar menegaskan komitmennya agar masyarakat lokal menjadi bagian utama dalam proyek strategis ini.
Ia mengusulkan agar minimal 80 persen tenaga kerja permanen di ORF berasal dari Aceh.
“Mereka harus dipersiapkan melalui pelatihan teknis sesuai kebutuhan industri, dan kami mendorong agar biaya pelatihan ditanggung oleh kontraktor pelaksana dengan persetujuan SKK Migas,” ujar Sayuti.
Sayuti menambahkan, keterlibatan masyarakat bukan hanya soal ekonomi, melainkan bagian dari strategi sosial untuk menciptakan rasa memiliki terhadap proyek.
Ia mencontohkan keberhasilan pelibatan pemuda lokal dalam proyek Blok A Aceh Timur, yang dilatih di Cepu sebelum dipekerjakan oleh Medco.
Selain tenaga kerja teknis, Sayuti juga meminta agar masyarakat lokal dilibatkan dalam posisi pendukung seperti satuan pengamanan, katering, kebersihan, hingga outsourcing.
Ia mengusulkan proses rekrutmen dilakukan transparan dan melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.
Sebagai bentuk kesiapan, Pemko Lhokseumawe telah merancang program pelatihan kerja sektor migas yang dibiayai melalui APBK. Program ini bertujuan meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal di industri energi yang kompetitif.
Sayuti menekankan pentingnya pelibatan kontraktor lokal dan BUMD, khususnya PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL), dalam proses Engineering, Procurement, and Construction (EPC).
Menurutnya, sinergi ini akan memperkuat ekonomi lokal sekaligus memperlancar pelaksanaan proyek.
Tak kalah penting, Sayuti mendorong pengelolaan Participating Interest (PI) secara adil dan proporsional sesuai regulasi Kementerian ESDM, agar daerah memperoleh manfaat jangka panjang dari pengelolaan sumber daya alam.
Presiden Direktur Mubadala Energy Indonesia, Abdulla Bu Ali, menyambut baik dukungan pemerintah daerah. Ia menyatakan kesiapan perusahaan untuk berkolaborasi dalam memastikan kesuksesan proyek.
“Kami menyambut baik semangat kolaborasi dari Pemerintah Aceh dan Pemko Lhokseumawe. Mubadala siap memastikan proyek berjalan lancar dan memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut juga dibahas rencana menjadikan Lhokseumawe sebagai lokasi shorebase untuk mendukung logistik proyek-proyek migas lepas pantai di wilayah utara Aceh.
Jika terealisasi, posisi Lhokseumawe sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis energi akan semakin strategis.
